Selain para santri, hadir pula Banser, Pagar Nusa, Fatayat, Ansor, dan pejabat PWNU DIY. Berita mengenai massa santri yang menggeruduk Mapolda DIY membawa perhatian yang cukup besar, tidak hanya dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, sosial, dan hukum. Aksi ini mencerminkan suara dan aspirasi dari komunitas santri atau pesantren, yang sering kali menjadi bagian vital dalam tatanan sosial dan budaya di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang dan alasan di balik demonstrasi tersebut. Pertama-tama, komunitas santri memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Mereka menjadi garda depan dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Ketika santri berunjuk rasa, ada indikasi bahwa mereka merasa ada sesuatu yang mengancam nilai-nilai tersebut, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, memahami tuntutan mereka adalah langkah awal untuk menjembatani kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Selain itu, aksi massa ini juga menjadi cermin dari ketidakpuasan terhadap situasi yang dihadapi oleh pesantren dan santri. Dalam banyak kasus, pesantren berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik baik secara formal maupun informal. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, masalah kesejahteraan, dan pengakuan hukum adalah beberapa isu yang sering kali dihadapi. Kehadiran mereka di Mapolda DIY menunjukkan harapan akan adanya dialog dan penyelesaian terhadap problem yang ada. Tuntutan yang diusung oleh santri juga bisa menciptakan momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan mereka. Di era demokrasi ini, partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi sangat penting. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah konkrit, seperti melibatkan komunitas pesantren dalam proses pengambilan keputusan, serta merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Namun, penting juga untuk menciptakan suasana dialog yang konstruktif agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu. Demonstrasi seperti ini seharusnya menjadi peluang untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pihak kepolisian, sebagai institusi yang berwenang, perlu menangani situasi dengan bijak dan Tidak bersikap represif, melainkan menunjukkan sikap terbuka untuk berdialog. Di sisi lain, media juga memiliki peran penting dalam memberitakan aksi demonstrasi ini. Pemberitaan yang adil dan seimbang dapat membantu masyarakat memahami konteks dan maksud dari unjuk rasa tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari misinformasi, yang bisa memicu ketegangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, aksi massa santri di Mapolda DIY merupakan sinyal bahwa suara masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan santri, perlu diperhatikan. Menghargai dignity mereka serta mengakomodasi tuntutan mereka menjadi langkah awal dalam memupuk kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dialog dan kolaborasi harus terus diupayakan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.