Sultan HB X memanggil seluruh kepala daerah kemarin. Dalam pertemuan dibahas langkah untuk mengontrol peredaran miras. Berita mengenai Sultan Jogja yang memanggil bupati dan wali kota untuk membahas langkah-langkah kontrol perdagangan minuman keras (miras) menunjukkan perhatian serius dari pihak kepemimpinan daerah terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah dengan nilai-nilai budaya dan religius yang tinggi, langkah ini sangat relevan karena peredaran miras dapat berpotensi mengganggu ketenteraman sosial dan norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat setempat. Di satu sisi, tindakan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya regulasi terhadap barang-barang yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Konsumsi miras yang tidak terkontrol dapat meningkatkan angka kejahatan, kecelakaan, dan masalah kesehatan mental serta fisik. Dengan mengadakan pertemuan ini, diharapkan akan ada langkah-langkah lebih konkret yang bisa diambil untuk menanggulangi masalah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa kontrol terhadap perdagangan miras tidaklah semudah membatasi akses. Perlu ada pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya miras dan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, dialog antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menggali solusi yang lebih holistik dan bisa diterima oleh semua pihak. Sultan, sebagai simbol kebudayaan dan pemimpin di Yogyakarta, memiliki posisi yang strategis untuk mendekatkan antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai lokal yang ada. Dengan melibatkan bupati dan wali kota, diharapkan ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif. Ini juga dapat menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai dampak dari konsumsi miras serta pentingnya menjaga tradisi dan tata nilai yang ada. Akhirnya, pengendalian perdagangan miras harus dilakukan dengan prinsip keadilan sosial, tanpa mengedepankan stigma terhadap golongan tertentu. Pendekatan yang ramah dan berbasis komunitas akan lebih efektif daripada sekedar penegakan hukum yang keras. Melalui strategi yang inklusif, diharapkan bisa tercapai tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Yogyakarta.