Aksi massa yang mengkritisi maraknya peredaran minuman keras (Miras) di DIY kembali terjadi. Aksi ini buntut dari kejadian penusukan santri di Prawirotaman. Berita tentang geruduk Kepatihan yang dilakukan oleh massa yang mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengendalikan peredaran minuman keras (miras) mencerminkan kekhawatiran masyarakat terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi miras. Keberadaan miras seringkali menjadi sumber konflik sosial, gangguan ketertiban, dan berbagai masalah kesehatan. Dengan semakin maraknya peredaran miras, kebutuhan akan tindakan preventif dari pemerintah menjadi semakin mendesak. Desakan masyarakat untuk pemerintah agar lebih proaktif menangani isu ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang kuat. Hal ini bisa diartikan sebagai refleksi dari keinginan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Keberadaan massa yang turun ke jalan juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan berani menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi yang ada. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat dan meresponsnya dengan kebijakan yang lebih ketat terhadap peredaran miras. Pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan peredaran miras tidak bisa diabaikan. Kebijakan yang lebih ketat, seperti pembatasan izin penjualan miras, pengawasan yang lebih ketat terhadap toko-toko yang menjual minuman keras, serta edukasi masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi miras, menjadi langkah yang sangat vital. Selain itu, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan tokoh agama, untuk membangun kesadaran akan dampak buruk dari peningkatan konsumsi miras. Dari sisi kesehatan, konsumsi miras memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Banyak penyakit, termasuk gangguan mental, kecanduan, dan masalah kesehatan fisik, dapat disebabkan oleh konsumsi miras yang berlebihan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengendalikan peredaran miras tidak hanya berimplikasi pada ketertiban sosial, tetapi juga pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum dan pembuatan kebijakan yang tegas harus didukung oleh data dan kajian yang mendalam tentang dampak negatif miras. Lebih jauh lagi, aksi massa ini bisa menjadi momentum untuk membangun dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bisa membuka saluran komunikasi yang efektif agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan lebih terstruktur. Hal ini bukan saja akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks budaya, Yogyakarta dikenal dengan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat. Tradisi dan norma yang ada seharusnya diselaraskan dengan upaya pengendalian miras. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis yang tidak hanya sekadar larangan, tetapi juga memberikan alternatif positif bagi masyarakat, seperti penyelenggaraan kegiatan positif yang dapat menjauhkan individu dari pengaruh buruk miras. Secara keseluruhan, respons terhadap pergerakan massa yang mendesak pengendalian miras ini mencerminkan harapan akan adanya perubahan positif. Penting bagi pemerintah untuk menjadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi masalah yang krusial ini demi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat di DIY. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif miras, demi generasi yang lebih baik ke depannya.