Pemerintah Kota Medan resmi menerapkan dua sistem pembayaran parkir, yaitu parkir berlangganan dan parkir konvensional, mulai Senin (28/10/2024). Berita mengenai penerapan dua sistem pembayaran parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Medan untuk menertibkan juru parkir (jukir) nakal seharusnya mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemangku kebijakan. Ini adalah langkah yang positif dalam rangka meningkatkan keteraturan dan transparansi dalam sistem parkir, yang sering kali menjadi masalah di banyak kota besar, termasuk Medan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa keberadaan jukir yang nakal sudah menjadi masalah yang umum dialami oleh banyak pengguna jalan. Ulah oknum jukir yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan pengguna dengan memungut biaya parkir yang tidak sesuai atau tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap sistem yang ada. Dengan menerapkan sistem pembayaran yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengontrol pengeluaran mereka dan merasa lebih aman saat memarkir kendaraan. Kedua, penerapan dua sistem pembayaran—seperti pembayaran digital dan manual—merupakan pendekatan yang inklusif. Ini memberikan pilihan kepada pengguna parkir untuk memilih metode yang paling nyaman bagi mereka. Pembayaran digital, misalnya, tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga dapat meminimalisir interaksi langsung dengan jukir, yang mungkin saja meminimalkan kesempatan untuk praktik-praktik nakal. Di sisi lain, tetap menyediakan opsi manual bisa jadi penting bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses ke pembayaran digital. Namun, untuk mencapai hasil yang diinginkan, Dishub Medan perlu memastikan implementasi program ini dilakukan dengan baik. Ini mencakup pelatihan untuk para jukir agar mereka memahami dan menerapkan regulasi baru serta melakukan pengawasan yang ketat untuk menjaga agar semua pihak mematuhi aturan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kunci. Pengguna harus diberikan informasi yang cukup mengenai perubahan sistem pembayaran dan cara melaporkan jukir yang melanggar. Selanjutnya, penting pula untuk mempertimbangkan sanksi atau tindakan yang tegas terhadap jukir yang tetap berperilaku nakal meskipun sudah ada sistem baru. Tanpa adanya sanksi yang jelas, mungkin tidak akan ada perubahan signifikan dalam perilaku jukir. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera, sehingga sistem baru ini dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, keberhasilan dari inisiatif ini tidak hanya bergantung pada Dishub Medan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Pengguna parkir perlu dilibatkan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau tindakan yang mencurigakan. Dengan bekerja sama, masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Dishub Medan ini patut diapresiasi dan semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Jika berhasil, ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam mengatasi masalah serupa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.