Pemkab Gunungkidul dan Bantul menerbitkan Perda terkait pengendalian Miras. Perda itu mengatur keterlibatan warga dalam pengendalian Miras. Berita mengenai kolaborasi antara Gunungkidul dan Bantul dalam mengajak warga untuk mengawasi peredaran minuman keras (miras) melalui peraturan daerah (perda) merupakan inisiatif yang patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua daerah dalam menghadapi permasalahan sosial yang sering kali muncul akibat konsumsi miras. Perda yang ditegakkan diharapkan dapat menekan angka konsumsi miras yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun mental masyarakat. Salah satu poin penting dari berita ini adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan peredaran miras. Dengan melibatkan warga, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif mengenai dampak negatif dari konsumsi miras. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan dapat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan mereka, sehingga akan semakin sulit bagi praktik peredaran miras ilegal untuk berkembang. Selain itu, pendekatan preventif ini juga dapat meminimalisir masalah sosial yang diakibatkan oleh kecanduan miras, seperti kekerasan dalam rumah tangga, sakit jiwa, dan kecelakaan lalu lintas. Melalui perda, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sekaligus menyediakan edukasi tentang bahaya miras kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan sadar akan potensi risiko dari penggunaan miras. Namun, keberhasilan inisiatif ini tidak hanya bergantung pada adanya perda dan peraturan yang ketat, tetapi juga pada edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Program-program penyuluhan tentang bahaya miras dan alternatif hiburan sehat sangat dibutuhkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kebiasaan buruk ini. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk organisasi non-pemerintah, sekolah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Di samping itu, kerjasama antar daerah seperti yang dilakukan oleh Gunungkidul dan Bantul menunjukkan pentingnya solidaritas dalam menghadapi masalah yang sama. Permasalahan miras tidak mengenal batas wilayah, sehingga kolaborasi antar daerah menjadi langkah yang strategis. Di masa depan, akan sangat bermanfaat jika daerah lain juga ikut serta dalam gerakan serupa untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan data menunjukkan bahwa konsumsi miras menjadi salah satu faktor utama dalam berbagai masalah kemanusiaan, fokus pada pengurangan peredaran miras mendukung visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, inisiatif antara Gunungkidul dan Bantul untuk mengawasi peredaran miras melalui perda adalah langkah yang positif dan inovatif. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan edukasi yang tepat, potensi dampak negatif dari miras dapat diminimalisir. Kerjasama wilayah ini juga menjadi contoh baik untuk daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa, demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.