Iis Saputri mengatakan ia tak memiliki izin usaha karena memiliki jaringan polisi, khususnya dari Polda Sulawesi Selatan dan personel Polres Parepare. Berita mengenai bos skincare ilegal di Parepare yang mengklaim memiliki jaringan polisi dan menjual produk kadaluwarsa mencerminkan beberapa isu serius yang perlu dibahas. Pertama, masalah legalitas usaha di sektor kosmetik dan skincare sangat penting, mengingat konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan terjamin kualitasnya. Ketika sebuah usaha tidak memiliki izin, berarti produk tersebut tidak melewati proses pengawasan yang ketat. Ini berbahaya bagi kesehatan konsumen karena mereka berisiko menggunakan produk yang mungkin mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai standar. Kedua, klaim bahwa pemilik usaha tersebut memiliki jaringan di kalangan aparat penegak hukum menunjukkan adanya masalah sistemik terkait korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sangat mencoreng citra kepolisian yang seharusnya bekerja untuk melindungi masyarakat, bukan malah melindungi pelanggar hukum. Jika benar ada keterlibatan aparat dalam praktik ilegal tersebut, sangat diperlukan tindakan tegas untuk menindaklanjuti serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merugikan masyarakat. Selain itu, berita ini juga menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang telah terdaftar dan bersertifikasi. Konsumen sering kali tidak sadar akan risiko yang ditimbulkan dari menggunakan produk ilegal atau kadaluwarsa. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kesadaran publik tentang cara mengenali produk yang aman serta bagaimana cara melaporkan usaha yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan tantangan yang dialami oleh Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga terkait lainnya dalam menanggulangi peredaran produk ilegal. Dengan adanya teknologi dan akses informasi yang semakin berkembang, pelanggaran ini seharusnya bisa diminimalisir. Namun, dibutuhkan kerja sama lintas sektoral untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara tegas dan konsisten. Terakhir, tindakan hukum dan pemulihan kepercayaan masyarakat sangatlah krusial. Kasus ini tidak hanya menyoroti satu pelanggaran, tapi merupakan refleksi dari lebih banyak permasalahan yang ada di industri skincare dan kosmetik secara keseluruhan. Jika pemerintah benar-benar ingin menjaga kesehatan masyarakat, maka penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini harus menjadi prioritas utama, sehingga dapat mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.