Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) mengadu ke ORI DIY. Pasalnya, ada ratusan anak yang ijazahnya masih ditahan sekolah. Berita mengenai ratusan wali murid yang melaporkan kasus penahanan ijazah ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menggambarkan situasi yang sangat memprihatinkan dalam dunia pendidikan. Penahanan ijazah oleh pihak sekolah merupakan isu yang dapat menciptakan banyak masalah bagi siswa dan orang tua. Ijazah adalah dokumen penting yang tidak hanya menjadi bukti kelulusan, tetapi juga diperlukan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Ketika ijazah ditahan, anak-anak kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih lanjut, dan orang tua pun merasa tertekan dengan situasi ini. Salah satu penyebab umum dari penahanan ijazah adalah adanya tunggakan biaya sekolah atau masalah administrasi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam manajemen pendidikan di sekolah. Pihak sekolah seharusnya bisa mencari solusi yang lebih bijaksana, seperti memberikan tenggat waktu atau solusi pembayaran bagi orang tua yang mengalami kesulitan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada siswa seharusnya menjadi prioritas utama, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Di sisi lain, laporan ini mencerminkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Pihak sekolah seharusnya tidak menggunakan penahanan ijazah sebagai alat tekanan terhadap siswa maupun wali murid. Hal ini bisa berdampak negatif pada mental dan psikologis siswa, yang seharusnya bisa menikmati masa transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada baiknya jika pihak sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat bisa bekerja sama untuk menciptakan sistem yang adil dan sehat dalam masalah ini. Tindakan wali murid yang melapor ke Ombudsman juga menunjukkan keberanian dan kesadaran mereka terhadap hak pendidikan anak. Mereka paham bahwa pendidikan adalah sebuah hak, dan penahanan ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Dalam konteks ini, peran Ombudsman sangat penting untuk menjembatani konflik antara pihak sekolah dan wali murid, sekaligus memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat demi kepentingan semua pihak. Ke depannya, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa situasi serupa tidak terulang. Pemerintah dan institusi pendidikan harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada, memastikan bahwa tidak ada praktik yang merugikan siswa. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran wali murid dan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pendidikan, sehingga mereka mampu bertindak jika ada pelanggaran. Sebagai penutup, isu penahanan ijazah adalah persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Harapannya, kasus yang mencuat ini dapat mendorong perbaikan dalam sistem pendidikan kita, sehingga siswa dapat menerima haknya dengan baik dan tidak terhambat oleh kebijakan yang tidak mendukung perkembangan mereka. Wali murid dan masyarakat perlu terus bersuara untuk menciptakan perubahan positif demi masa depan pendidikan yang lebih baik.