Bupati dan walikota di seluruh kabupaten/kota di DIY diberi waktu 15 hari untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan miras sesuai instruksi Sultan. Berita mengenai kewajiban bagi Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melaporkan hasil pengawasan minuman keras (miras) dalam waktu 15 hari ke depan merupakan langkah penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan konsumsi miras. Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, terutama di daerah yang memiliki norma serta nilai-nilai yang kuat, permasalahan miras sering kali menjadi sorotan berkaitan dengan dampak negatifnya bagi individu dan komunitas. Pertama-tama, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah miras yang bisa berujung pada banyak masalah sosial, seperti kekerasan, kecelakaan lalu lintas, dan masalah kesehatan. Dengan adanya laporan rutin, diharapkan para pemangku kepentingan dapat lebih cepat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan penyalahgunaan dan mengambil langkah preventif sehingga masalah dapat diminimalisasi. Kedua, selain sebagai langkah pencegahan, pelaporan hasil pengawasan ini juga dapat menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Jika hasil pengawasan memperlihatkan penurunan jumlah pelanggaran atau penyalahgunaan miras, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa program-program edukasi dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah efektif. Sebaliknya, jika angka pelanggaran tetap tinggi atau meningkat, maka hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Namun, tantangan tetap ada. Penyalahgunaan miras tidak hanya terkait dengan ketersediaan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung pola hidup sehat dan aman dari dampak miras. Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan bahaya penggunaan miras juga sangat penting untuk dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks ini, transparansi dalam pelaporan juga menjadi kunci. Hasil pengawasan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka akan lebih mendukung berbagai program dan inisiatif yang diambil jika mereka merasa keterlibatan mereka dalam proses ini dihargai dan diperhatikan. Dengan begitu, notifikasi atau laporan mengenai kehadiran miras dapat menjadi bagian dari dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai target bersama. Akhirnya, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek—tidak hanya pengawasan, tetapi juga edukasi, prevensi, dan rehabilitasi—diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Melalui upaya bersama, diharapkan terwujud DIY yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakatnya.