Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution membahas tentang kondisi SMA/SMK di Sumut yang belum teraliri listrik dan internet. Berita mengenai debat Pilkada Sumut yang melibatkan Bobby Nasution dan mengangkat isu penting mengenai masalah di sekolah-sekolah SMA/SMK, termasuk kurangnya listrik dan praktik pungutan liar (pungli), menggarisbawahi tantangan yang dihadapi sektor pendidikan di daerah tersebut. Isu pendidikan adalah salah satu aspek krusial dalam pembangunan masyarakat, dan masalah listrik di sekolah-sekolah menunjukkan adanya infrastruktur yang belum memadai. Ini tentu saja menjadi perhatian, terutama di era modern di mana akses terhadap teknologi dan energi menjadi semakin penting dalam proses belajar mengajar. Ketidakcukupan fasilitas, seperti listrik, dapat menghambat proses belajar di sekolah. Sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas dasar ini berisiko kehilangan kesempatan untuk menghadirkan pengalaman pendidikan yang berkualitas. Hal ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam sektor pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, perlu kerjasama antara semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan agar tidak ada lagi praktik pungutan liar yang merugikan siswa dan orang tua. Praktik pungli di lingkungan sekolah juga menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah kepada pungutan liar merugikan masyarakat dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dalam memberantas praktik pungli, mulai dari meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, hingga menciptakan sistem pelaporan yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pungli. Dalam konteks Pilkada, pernyataan Bobby Nasution mengenai isu-isu ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keterbukaan dalam pemerintahan. Sebagai calon pemimpin, mengangkat isu-isu yang dekat dengan masyarakat adalah hal yang positif dan menjadi indikator bahwa seseorang memahami problematika yang dihadapi oleh rakyat. Hal ini juga bisa menjadi titik tolak bagi calon pemimpin lainnya untuk mulai lebih fokus pada isu-isu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan fasilitas dan keberlanjutan operasional sekolah. Akan tetapi, sebagai masyarakat, kita juga perlu mendorong agar para calon pemimpin tidak hanya sekadar mengedepankan isu-isu tersebut dalam debat atau kampanye, tetapi juga menindaklanjuti dengan aksi nyata setelah terpilih. Ini termasuk komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap aspek pengelolaan pendidikan. Dengan begitu, harapan untuk perbaikan sektor pendidikan di Sumut dapat terwujud. Kesimpulannya, debat Pilkada yang mengangkat isu-isu pendidikan, seperti listrik di sekolah dan praktik pungli, adalah langkah yang baik untuk memperhatikan kondisi yang ada di lapangan. Namun, perubahan yang signifikan hanya dapat terwujud jika ada keseriusan dalam menjalankan program-program yang dijanjikan. Partisipasi masyarakat juga sangat penting agar menghadirkan suara-suara yang mewakili kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan di masa mendatang.