Suasana sempat memanas dalam debat perdana Pilgub Jateng. Calon Wakil Gubernur Hendrar Prihadi dan Taj Yasin beradu argumen dalam topik soal pungutan liar. Berita mengenai debat antara Hendi dan Yasin yang mengangkat isu pungutan liar (pungli) di Jawa Tengah mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pungli merupakan masalah yang telah lama menggerogoti berbagai sektor di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, debat publik menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus memberikan gambaran yang jelas tentang komitmen para calon pemimpin terhadap pemberantasan praktik kotor ini. Dalam debat tersebut, setiap kandidat memiliki kesempatan untuk menjelaskan visi dan misi mereka terkait penanganan pungli. Hendi, yang dikenal sebagai sosok yang proaktif dalam isu-isu sosial, mungkin berfokus pada pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk membangun sistem yang lebih transparan. Di sisi lain, Yasin mungkin menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan regulasi untuk mencegah terjadinya pungli. Hal ini menandakan bahwa kedua kandidat memiliki cara pandang yang berbeda, namun sama-sama memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Pentingnya debat seperti ini tidak hanya terletak pada penyampaian argumen semata, tetapi juga pada bagaimana publik merespons dan menilai para calon pemimpin tersebut. Masyarakat berhak untuk mengkaji dan menggali informasi sebanyak mungkin mengenai langkah-langkah yang ditawarkan, serta menguji sejauh mana komitmen para calon setelah mereka terpilih kelak. Selain itu, media juga berperan penting dalam memastikan bahwa isu-isu penting seperti pungli tetap menjadi sorotan dan perhatian publik. Di tengah maraknya diskusi mengenai isu ini, kita juga tidak boleh melupakan peran masyarakat dalam memberantas pungli. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan praktik pungli sangat penting. Sebagai contoh, pihak berwenang perlu memberikan saluran yang jelas dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan pungli yang mereka temui. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari solusi dalam memerangi pungutan liar. Di sisi lain, untuk lebih menguatkan upaya dalam pemberantasan pungli, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih baik. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Misalnya, pembuatan sistem berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan serta meminimalisir bertemunya antara petugas dengan masyarakat, yang seringkali menjadi celah untuk pungli. Secara keseluruhan, debat Hendi vs Yasin mengenai pungli di Jawa Tengah memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami calon pemimpin mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa isu pungli bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Di sinilah letak kekuatan demokrasi, di mana suara dan peran rakyat sangat menentukan arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan ke depan.