Bobby Nasution mengatakan, calon wagub Sumut nomor urut 2 Hasan Basri Sagala telah mengoreksi yang telah dilakukan pendampingnya Edy Rahmayadi. Berita mengenai Bobby Nasution yang menyindir Edy Rahmayadi terkait konflik narkoba di Sumatera Utara mengungkapkan isu serius yang mempengaruhi masyarakat dan pemerintah daerah. Penyebutan bahwa Sumut tidak akan berada di peringkat 1 dalam kasus narkoba jika gubernur berkomitmen mencerminkan adanya tanggung jawab kolektif yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin daerah dalam memberantas masalah ini. Pernyataan tersebut juga menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam mengatasi permasalahan krusial seperti narkoba. Dalam konteks ini, komitmen seorang gubernur untuk menjalankan kebijakan yang efektif serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti institusi penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi faktor vital. Tanpa adanya dedikasi yang kuat dari gubernur, upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba bisa terhambat. Lebih jauh lagi, sindiran Bobby Nasution juga mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Masyarakat memiliki harapan besar kepada pemimpin mereka untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak konkret dalam menangani masalah sosial yang mengancam generasi masa depan. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk merumuskan strategi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Sebuah pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam menangani permasalahan narkoba harus mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kalangan muda. Upaya pencegahan melalui pendidikan bisa menjadi salah satu senjata ampuh untuk menanggulangi masalah ini, sehingga generasi penerus tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi yang benar dan akses yang baik terhadap layanan rehabilitasi bagi mereka yang terlanjur terjebak. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung program-program pemerintah. Kesadaran kolektif tentang bahaya narkoba serta dukungan untuk program rehabilitasi bisa memperkuat jaringan perlindungan masyarakat. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, agar daerah dapat terbebas dari permasalahan narkoba yang merugikan. Dalam konteks politik, sindiran tersebut mungkin juga mencerminkan dinamika kekuasaan lokal. Menyampaikan kritik dengan cara yang terbuka dapat menjadi taktik untuk menarik perhatian publik dan membangun citra kepemimpinan yang lebih baik. Namun, hal ini tetap harus didasari oleh niat untuk benar-benar membawa perubahan positif dan bukan sekadar untuk mendapatkan dukungan politik. Secara keseluruhan, isu narkoba di Sumatera Utara membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari semua pihak, tidak hanya dari gubernur tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya komitmen dan kolaborasi yang baik, harapan untuk mengurangi dampak narkoba di daerah ini bukanlah sebuah mimpi yang tak dapat terwujud. Keberhasilan dalam memerangi narkoba akan menjadi tolak ukur efektivitas kepemimpinan serta kualitas hidup masyarakat di masa depan.