Sultan HB X memberikan deadline atau tenggat waktu bagi pemkot dan pemkab di DIY untuk menindaklanjuti Ingub soal peredaran miras tersebut. Berita mengenai "Deadline Pemkot-Pemkab di DIY Jalankan Instruksi Sultan soal Peredaran Miras" mencerminkan upaya pemerintah daerah di Yogyakarta untuk menanggapi masalah sosial yang berkaitan dengan peredaran minuman keras (miras). Instruksi dari Sultan Yogyakarta menunjukkan komitmen untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan menjaga keselamatan masyarakat. Yogyakarta sebagai daerah dengan warisan budaya yang kaya tentu diharapkan dapat melindungi generasi muda dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi miras. Pihak pemerintah, baik Pemkot maupun Pemkab, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Meskipun deadlinenya tampak ketat, langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan nyata dapat diterapkan dalam waktu yang singkat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan kelompok agama, guna menjalin kerjasama dalam mengurangi peredaran miras. Selain itu, implementasi instruksi ini harus diimbangi dengan pendekatan edukatif yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi miras. Banyak orang mungkin tidak menyadari dampak buruk yang dapat ditimbulkan baik secara individu maupun sosial. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mendidik, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif untuk menentang peredaran miras. Tidak kalah penting, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Larangan peredaran miras dapat berdampak pada sektor usaha tertentu, seperti tempat hiburan dan restoran. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terkait dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini perlu dilakukan. Jika perlu, bisa ditawarkan alternatif usaha yang lebih sehat yang tetap dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaan instruksi ini, transparansi dan monitoring juga menjadi kunci. Pemerintah harus dapat memberikan laporan yang jelas tentang progres yang dicapai, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam upaya ini. Pelibatan masyarakat dalam proses ini akan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap kebijakan yang diterapkan. Secara keseluruhan, keputusan untuk menegakkan instruksi Sultan terkait peredaran miras merupakan langkah yang berani dan signifikan dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sehat. Diharapkan baik Pemkot maupun Pemkab dapat menjalankan kebijakan ini dengan bijaksana, memperhatikan semua aspek yang terlibat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di DIY. Langkah ini, jika dijalankan dengan baik, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa.