Marrel meminta, pengaturan peredaran minuman beralkohol tidak perlu menunggu pemilihan kepala daerah (Pilkada) selesai. Berita mengenai desakan cucu Sultan untuk kepala daerah agar merespons instruksi Gubernur DIY tentang peredaran minuman keras (miras) menunjukkan pentingnya keterlibatan tokoh sosial dan budaya dalam isu-isu publik. Dalam konteks ini, cucu Sultan sebagai representatif dari institusi kebudayaan Yogyakarta memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan mendukung kebijakan yang dianggap bijaksana dalam melindungi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Peredaran miras merupakan isu yang kompleks. Di satu sisi, ada argumen bahwa minuman keras dapat menimbulkan masalah sosial dan kesehatan, seperti peningkatan angka kecelakaan, tindak kriminal, dan masalah kesehatan jiwa. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa pelarangan total terhadap miras bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepala daerah untuk mempertimbangkan instruksi gubernur secara bijak, dengan mendengarkan berbagai suara dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan. Menghadapi instruksi gubernur, kepala daerah perlu melakukan analisis mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari peredaran miras. Jika mereka memutuskan untuk merespons dengan langkah yang lebih ketat, penting untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka untuk membicarakan solusi yang bisa diambil. Ini dapat menciptakan rasa memiliki dan responsabilidad dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, sehingga diharapkan akan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Di Yogyakarta, di mana tradisi dan budaya memiliki kedudukan istimewa, pergerakan untuk membatasi peredaran miras juga bisa dilihat sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan sosial. Ketika nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dihormati, masyarakat cenderung merasakan porsi yang lebih besar dalam melestarikan identitas mereka. Melibatkan tokoh-tokoh budaya seperti cucu Sultan merupakan langkah yang positif dalam menggerakkan masyarakat untuk berdiskusi tentang pentingnya menjaga tatanan sosial yang dianggap baik dan bermanfaat. Sebagai masyarakat modern, penting untuk membangun kesadaran akan dampak negatif dari miras, bukan hanya melalui pelarangan, tetapi juga melalui edukasi dan kampanye kesadaran. Pemerintah, dalam hal ini kepala daerah, dapat berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan miras serta opsi alternatif yang bisa diambil. Dalam kesimpulannya, desakan cucu Sultan untuk merespons instruksi Gubernur DIY sangat relevan dan penting. Ini mencerminkan bahwa isu sosial tidak bisa diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh budaya. Melalui dialog yang konstruktif dan kolaborasi yang baik, diharapkan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis.