Ahli menyatakan, kerabat, istri atau keluarga yang dengan sadar dan mengetahui turut menikmati kekayaan hasil tindak pidana korupsi bisa dijerat. Berita tentang sidang Harvey Moeis yang menyebut bahwa istri pelaku bisa dipidana karena menikmati hasil kejahatan secara sadar menyoroti isu yang kompleks dalam hukum pidana, khususnya mengenai tanggung jawab dan complicity dalam tindak kriminal. Pertanyaan mengenai seberapa jauh seseorang, termasuk pasangan, dapat dianggap terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, adalah hal yang sering diperdebatkan di dalam sistem hukum. Secara prinsip, hukum pidana dirancang untuk mempertahankan keadilan dan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Jika seorang istri secara sadar menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh suaminya, hal ini tentu memberikan indikasi bahwa ia mungkin memiliki pengetahuan atau bahkan persetujuan terhadap tindakan tersebut. Dalam banyak sistem hukum, adanya unsur "niat" dan "pengetahuan" adalah penting dalam menentukan tingkat keterlibatan seseorang dalam kejahatan. Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan bahwa tidak semua individu yang berada dalam lingkungan seorang pelaku kejahatan dapat atau harus dipidana. Dalam beberapa kasus, istri atau anggota keluarga lainnya mungkin tidak mengetahui aktivitas ilegal yang sedang berlangsung atau merasa terpaksa untuk tidak bertindak. Ini menjadi perhatian serius, terutama jika ada faktor-faktor seperti ketergantungan finansial atau tekanan emosional yang berperan dalam keputusan mereka. Lebih jauh lagi, keputusan untuk memperkarakan istri pelaku kejahatan menimbulkan pertanyaan moral dan etis. Apakah benar untuk menghukum seseorang yang mungkin tidak memiliki peran langsung dalam kejahatan tersebut? Ini juga bisa membuka celah untuk diskriminasi gender, di mana perempuan sering kali dijadikan korban situasi yang tidak menguntungkan, alih-alih sebagai pelaku. Dalam konteks kasus ini, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada dengan hati-hati. Tidak hanya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi korban kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin tidak bersalah dalam moral maupun hukum. Proses peradilan yang transparan dan adil adalah kunci dalam mencapai verdict yang tepat, yang mencerminkan keadilan sosial. Sebagai penutup, kasus ini memberikan pelajaran tentang pentingnya memahami kompleksitas hubungan interpersonal dalam konteks kejahatan. Setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan posisi dan pengaruhnya dalam skenario hukum, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan pencegahan kejahatan itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada menghukum, tapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan agar perbuatan pidana tidak terulang kembali di masa depan.