DPR RI minta Polda Sulsel bertindak tegas terhadap dua oknum perwira yang diduga terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada 2024. Berita mengenai desakan DPR RI terhadap Polda Sulsel untuk menindak tegas dua oknum perwira yang terlibat dalam politik menunjukkan bahwa ada perhatian serius terhadap integritas institusi kepolisian. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam politik, terutama dalam konteks memilih dan mendukung calon tertentu, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak pada citra kepolisian, tetapi juga pada stabilitas demokrasi. Pertama, integritas dan netralitas polisi sebagai penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika oknum perwira ini terbukti terlibat dalam politik praktis, maka hal itu dapat memicu kecurigaan bahwa institusi kepolisian akan berpihak pada kelompok tertentu. Ini tentu akan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas dan objektivitas dalam penegakan hukum. Upaya DPR RI untuk menuntut tindakan tegas merupakan langkah positif untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kedua, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar kode etik profesi dan hukum harus dilakukan sebagai bagian dari reformasi kepolisian. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, transparansi dalam proses penyelidikan dan penindakan terhadap oknum tersebut juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat perlu melihat bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar wacana, tetapi diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya, desakan DPR RI ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Keterlibatan DPR dalam mengawasi praktik-praktik yang tidak sehat di dalam kepolisian juga menunjukkan peran aktif wakil rakyat dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ini menjadi sinyal bahwa ada saluran kontrol yang siap untuk menegakkan aturan dan menghukum pelanggaran. Di saat yang sama, perlu ada pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai netralitas politik bagi seluruh anggota kepolisian. Dalam konteks demokrasi yang sehat, setiap anggota institusi penegak hukum harus paham untuk menjaga posisinya agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Pelatihan dan pembekalan mengenai etika profesi dan netralitas sangatlah penting untuk diterapkan sejak dini dalam setiap program pendidikan kepolisian. Dari perspektif jangka panjang, langkah ini bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi lebih luas di tubuh kepolisian. Dengan terus menekankan pentingnya integritas, netralitas, dan transparansi, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap penegakan hukum yang ada. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga akan memperkuat posisi kepolisian sebagai institusi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai penutup, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar kode etik adalah langkah yang positif untuk memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat. Diharapkan, langkah ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam tubuh kepolisian, sehingga di masa depan, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab.