Bupati/wali kota di DIY secara hampir bersamaan mengeluarkan aturan terkait pengendalian miras. Aturan itu dibuat usai Sultan mengeluarkan Ingub soal miras. Berita mengenai para Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membuat aturan mengenai minuman keras (miras) mencerminkan ketegangan yang sering terjadi antara kebijakan publik dan nilai-nilai sosial budaya. DIY dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya serta tradisi, dan keputusan untuk membahas regulasi mengenai miras menunjukkan adanya kesadaran dan respons terhadap tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan semacam ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial, sejarah, serta persepsi masyarakat mengenai minuman keras. Satu sisi, regulasi mengenai miras bisa dilihat sebagai langkah positif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol yang berlebihan. Hal ini termasuk penanganan terhadap masalah kesehatan, ketertiban umum, serta kriminalisasi yang sering terjadi akibat pengaruh miras. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan akan ada pengendalian yang lebih baik terhadap peredaran miras, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak konsumsi alkohol. Namun, di sisi lain, kebijakan semacam ini juga bisa memicu pro dan kontra di masyarakat. Ada pihak yang merasa bahwa pembatasan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu, terutama bagi mereka yang mengonsumsi miras secara bertanggung jawab. Selain itu, masalah implementasi juga menjadi titik tanya; bagaimana pemerintah daerah akan menegakkan aturan ini tanpa menciptakan stigma atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pertanyaan mengenai berapa banyak keterlibatan masyarakat dalam penyusunan aturan juga patut dicermati, karena kebijakan yang baik seharusnya melibatkan suara masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting agar regulasi tersebut dapat diterima dan dipatuhi. Melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan dapat memberikan perspektif yang lebih luas serta menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Selain itu, pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas sering kali lebih efektif dibandingkan sekadar regulasi yang kaku. Dari sudut pandang ekonomi, pembatasan pada peredaran miras juga bisa berdampak pada sektor pariwisata. Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata populer memiliki berbagai atraksi yang terkadang berkaitan dengan industri makanan dan minuman. Terlalu ketatnya regulasi bisa mempengaruhi daya tarik kota ini bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman kuliner yang khas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan aturan yang seimbang. Regulasi yang ketat dalam satu sisi harus tetap memperhatikan hak individu, serta dampak terhadap ekonomi lokal. Dialogue antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu dijaga agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pada kepentingan sementara, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat DIY secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, isu miras ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, di mana budaya lokal dan norma agama sering bersinggungan dengan praktik swasta dan perdagangan. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur peredaran miras. Dengan adanya pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial budaya, diharapkan hasil dari kebijakan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.