GP Ansor DIY menilai penertiban peredaran miras dari pemda sudah tepat. Pasalnya, pihak lain akan melakukan jika pemda sampai diam. Berita mengenai sikap GP Ansor DIY yang menegaskan pentingnya penertiban minuman keras (miras) dapat dilihat dalam konteks upaya masyarakat untuk menjaga norma dan nilai yang dipegang dalam budaya lokal. GP Ansor, sebagai organisasi kepemudaan yang berbasis di Nahdlatul Ulama, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan umum. Penertiban miras menjadi salah satu cara untuk mencegah dampak negatif yang sering kali ditimbulkan dari konsumsi alkohol, seperti kecelakaan, kerusuhan, dan perilaku kriminal lainnya. Sikap proaktif GP Ansor untuk melakukan penertiban miras menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari solusi daripada menunggu intervensi pihak lain. Penegasan bahwa "daripada pihak lain yang razia" mencerminkan keinginan mereka untuk mengedepankan pendekatan yang lebih bersahabat dan harmonis dalam penegakan nilai-nilai masyarakat. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman tanpa harus mengandalkan aparat penegak hukum semata. Dengan kata lain, GP Ansor berusaha mengambil alih inisiatif dalam menjaga ketertiban sosial. Namun, di sisi lain, perlu dicermati juga bagaimana cara penertiban tersebut dilakukan. Penertiban yang efektif harus disertai dengan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada edukasi masyarakat. Penegakan hukum yang berlebihan atau penggunaan cara-cara yang tidak simpatik dapat menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi GP Ansor untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan menciptakan dialog terbuka mengenai dampak negatif miras serta solusi yang dapat diterapkan. Sementara itu, keberadaan miras di masyarakat sering kali menjadi isu yang sensitif. Banyak kalangan yang berargumen bahwa larangan total terhadap miras tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena dapat mendorong praktik ilegal dan penyelundupan. Di sinilah pentingnya peran organisasi seperti GP Ansor dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak negatif alkohol sambil juga menawarkan alternatif positif bagi masyarakat. Penting juga untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemangku kepentingan, dalam inisiatif penertiban miras ini. Kolaborasi antara GP Ansor, aparat pemerintah, dan masyarakat akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Misalnya, program-program pendidikan seputar bahaya miras, pelatihan keterampilan, dan alternative entertainment yang tidak melibatkan alkohol bisa menjadi langkah-langkah yang konstruktif. Secara keseluruhan, tanggapan GP Ansor DIY dalam isu penertiban miras mencerminkan keinginan untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian norma dan nilai masyarakat. Namun, pelaksanaan dari upaya tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Dialog yang konstruktif dan kolaboratif akan sangat menentukan keberhasilan dari inisiatif ini.