Dosen Universitas Ahmad Dahlan Jogja menyebut Instruksi Gubernur DIY No 5/2024 lebih banyak mengatur soal perdagangan miras. Bagaimana soal pembelinya? Saya tidak memiliki akses langsung ke berita terbaru atau spesifik, termasuk berita berjudul 'Kata Pakar Hukum UAD soal Instruksi Gubernur DIY tentang Miras.' Namun, saya bisa memberikan pandangan umum tentang isu yang berkaitan dengan instruksi gubernur terkait minuman keras (miras) dan bagaimana perspektif ahli hukum dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Gubernur DIY, sering kali mengeluarkan instruksi atau regulasi untuk mengatasi masalah sosial yang dianggap mendesak. Dalam konteks minuman keras, perhatian ini bisa muncul dari fakta bahwa penggunaan miras dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi atau mengatur peredaran miras bisa dilihat sebagai langkah proaktif dalam melindungi masyarakat. Namun, penting untuk memperhatikan bagaimana instruksi tersebut diterapkan dan diatur. Perspektif seorang pakar hukum dari UAD atau perguruan tinggi lainnya dapat memberikan wawasan mengenai landasan hukum instruksi tersebut. Mereka mungkin akan menganalisis apakah instruksi tersebut selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi, serta hak-hak individu dan kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam hal ini, mereka bisa mendebatkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak asasi individu. Selain itu, pandangan yang didasarkan pada data dan penelitian juga penting dalam mendukung argumen. Seorang pakar hukum mungkin merujuk pada berbagai studi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi miras dan masalah sosial, seperti kekerasan, kecelakaan, dan gangguan kesehatan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mengatur dan membatasi akses terhadap minuman keras, tetapi di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat bisa menimbulkan dampak ekonomi yang negatif, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang bergantung pada penjualan miras. Penting juga untuk mengenali perlunya diskusi dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan semacam ini. Terdapat banyak perspektif yang harus dipertimbangkan, mulai dari masyarakat yang mengonsumsi miras hingga mereka yang mengalami dampak negatif dari konsumsi yang tidak terkendali. Dengan melibatkan berbagai pihak, akan ada kemungkinan untuk mencapai solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, analisis dan tanggapan dari pakar hukum tidak hanya penting untuk memahami legalitas dari instruksi gubernur, tetapi juga untuk mempromosikan dialog dan refleksi lebih lanjut tentang masalah ini dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Kebijakan yang baik hendaknya tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga memberikan edukasi dan alternatif yang lebih sehat bagi masyarakat.