KPK memutuskan fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang bukan gratifikasi karena ia bukan penyelenggara negara dan hidup terpisah dari Jokowi. Berita yang menyatakan bahwa KPK memutuskan bahwa penggunaan private jet oleh Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, bukan merupakan gratifikasi tentunya menimbulkan berbagai reaksi di kalangan publik. Keputusan tersebut mencerminkan kompleksitas dalam memahami apa yang dianggap sebagai gratifikasi atau bukan, serta tantangan yang dihadapi lembaga antikorupsi dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Salah satu alasan utama KPK mungkin untuk tidak mengklasifikasikan penggunaan private jet tersebut sebagai gratifikasi adalah kurangnya bukti bahwa ada imbalan khusus yang diberikan kepada Kaesang. Dalam konteks hukum, gratifikasi biasanya melibatkan imbalan yang diberikan dengan harapan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dari seseorang yang memiliki jabatan publik. Jika KPK tidak menemukan hubungan langsung antara penggunaan jet dan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat, maka keputusan tersebut dapat dimengerti dari sudut pandang hukum. Namun, keputusan ini juga bisa menjadi sorotan dan kritik dari masyarakat. Sebagai anak seorang presiden, Kaesang berada di bawah pengawasan publik yang lebih ketat. Banyak orang beranggapan bahwa penggunaan fasilitas mewah seperti private jet oleh figur publik, terutama yang memiliki latar belakang politik, dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, terlepas dari niat dan alasan di baliknya. Penggunaan pesawat pribadi dapat menciptakan citra kemewahan yang tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemimpin dan pejabat publik. Dari perspektif transparansi, memang penting bagi KPK untuk menjelaskan secara detail bagaimana keputusan ini diambil. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tidak ada "celah" atau perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak pejabat, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan antikorupsi. Penjelasan yang jelas juga dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan bagaimana seharusnya memahami batasan-batasan dalam hubungan antara tokoh publik dan fasilitas yang mereka gunakan. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini mengingatkan kita pada pentingnya peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik. Meskipun KPK telah mengeluarkan keputusan, tidak ada salahnya bagi masyarakat untuk terus kritis dan mempertanyakan setiap langkah yang diambil oleh pejabat publik. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik di Indonesia. Secara keseluruhan, keputusan KPK ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan integritas di kalangan pejabat publik. Kehati-hatian memang diperlukan dalam menginterpretasikan tindakan yang mungkin memiliki implikasi moral dan etika, walaupun tidak secara hukum dianggap sebagai pelanggaran. Dialog yang terus menerus antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan media akan sangat diperlukan untuk mendorong praktik baik yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.