Suharman yang sebelumnya menjadi Lurah Sampang menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Tanah kas desa (TKD) yang digunakan untuk urug tol. Berita mengenai keterlibatan lurah dalam penyalahgunaan tanah kas desa di Gunungkidul merupakan sebuah kasus yang cukup serius dan mencerminkan berbagai masalah dalam pengelolaan aset desa dan integritas pejabat publik. Kasus semacam ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan aset-aset publik, terlebih berkaitan dengan tanah yang menjadi hak dan milik masyarakat desa. Penyalahgunaan tanah kas desa dapat merugikan masyarakat secara langsung. Tanah kas desa, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan warga, bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan warga desa yang berhak atas manfaat dari tanah tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Pelantikan Carik Sampang sebagai Pejabat Sementara (Plt) di tengah situasi ini merupakan langkah yang positif, karena memberikan harapan akan adanya perbaikan dan pengelolaan yang lebih baik dalam pemerintahan desa. Carik sebagai Plt diharapkan dapat membawa perubahan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, terlebih dalam upaya membersihkan nama dan citra pemerintahan desa yang tercoreng akibat tindakan oknum pejabat sebelumnya. Selain pengawasan internal, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan aset desa juga sangat penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk lebih aktif dalam pengawasan, sehingga ada keberanian untuk melaporkan dan menentang praktik korupsi yang mungkin terjadi. Dengan membangun budaya partisipatif, masyarakat dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan tanah kas desa. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah dan pusat perlu meningkatkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Penguatan kapasitas aparat desa dalam hal manajemen dan etika pemerintahan juga krusial agar kasus serupa dapat diminimalisir. Pendidikan dan pelatihan harus diberikan secara rutin agar para pejabat memahami tanggung jawab dan etika dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulannya, kasus penyalahgunaan tanah kas desa di Gunungkidul menunjukkan perlunya upaya kolektif dari semua pihak untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan desa serta peningkatan partisipasi masyarakat agar penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi terjadi. Hanya dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kepercayaan publik terhadap aparatur desa dapat terbangun kembali.