INDEF memperkirakan penerapan aturan kemasan rokok polos bisa merugikan negara hingga Rp 182 triliun. Apa sebabnya? Berita mengenai aturan kemasan rokok polos yang diusulkan di Indonesia memang menarik untuk disimak, terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian negara. Aturan ini, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat, diklaim akan merugikan negara hingga Rp 182 triliun. Penilaian ini menarik karena mencerminkan kompleksitas hubungan antara kesehatan publik dan ketergantungan pada pendapatan dari pajak rokok. Di satu sisi, tujuan dari kemasan polos adalah untuk mengurangi daya tarik rokok, terutama di kalangan remaja. Dengan menghilangkan logo dan desain menarik dari kemasan, harapannya adalah akan ada penurunan jumlah perokok baru yang terjerat. Ini adalah langkah yang sejalan dengan regulasi kesehatan global yang telah dipraktikkan di negara-negara lain, dan dapat berkontribusi pada pengurangan angka penyakit yang berhubungan dengan rokok, yang pada gilirannya mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain, dampak ekonomis yang diperkirakan jika aturan ini diterapkan harus dipertimbangkan dengan serius. Pendapatan yang hilang dari pajak rokok sangat signifikan, dan bagi negara yang memiliki anggaran terbatas, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, kehilangan pendapatan sebesar itu bisa berakibat fatal. Kerugian ini bisa mempengaruhi kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik yang esensial, serta membiayai program-program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Penting untuk mencari keseimbangan antara kesehatan publik dan kebutuhan ekonomi. Mungkin pendekatan yang lebih baik adalah menggabungkan kebijakan kemasan polos dengan program-program pendidikan yang lebih intensif tentang bahaya merokok, serta alternatif pengganti seperti pajak terhadap produk tembakau lain yang lebih berisiko. Dengan begitu, diharapkan pemerintah dapat memasukkan elemen kesehatan sekaligus mempertahankan pendapatan dari sektor rokok. Akhirnya, terkait dengan keputusan kebijakan publik, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat, pakar kesehatan, dan ekonomi perlu dilibatkan untuk merumuskan solusi yang sustainable. Kesadaran masyarakat akan dampak negatif rokok juga harus ditingkatkan menciptakan kondisi di mana pengurangan konsumsi rokok bukan hanya sekadar keputusan pemerintah, tetapi juga menjadi keinginan kolektif dari masyarakat. Implementasi kemasan rokok polos, bila dipertimbangkan secara holistik, bisa jadi langkah yang baik, tetapi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang untuk memastikan bahwa langkah tersebut akan membawa manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi negara.