10 pegawai Komdigi ditangkap dalam kasus judi online. Situs-situs 'dibina' agar tak terblokir, dengan tarif Rp 8,5 juta. Totalnya ada 1.000 situs. Berita tentang pegawai Komdigi yang dilaporkan melindungi situs judi online dan meraup keuntungan Rp 8,5 miliar tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Tindakan ini mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di dalam institusi yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Situasi semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat luas, yang mungkin terjebak dalam praktik perjudian ilegal. Penting untuk dicatat bahwa perjudian online di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah ilegal. Dalam konteks ini, tindakan seorang pegawai yang justru melindungi praktik ilegal mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi publik. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai integritas individu di dalam lembaga pemerintah dan sistem apa yang ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang demikian. Jika pegawai dalam posisi strategis seperti ini tidak bertindak sesuai dengan etika dan hukum, maka akan sulit untuk mengharapkan perubahan positif dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, isu ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perjudian online. Dengan adanya pihak-pihak dalam institusi yang terlibat secara langsung dalam melindungi kegiatan ilegal, upaya untuk memberantas perjudian menjadi semakin sulit. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang ada saat ini mungkin perlu ditinjau ulang, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada pegawai tentang etika dan integritas. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan praktik ilegal yang mereka temui. Kesadaran kolektif terhadap bahaya perjudian dan dampaknya terhadap individu dan keluarga harus ditingkatkan. Pendekatan yang berbasis masyarakat yang kuat dapat berkontribusi pada upaya membongkar jaringan perjudian yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga merugikan banyak individu yang terjerat dalam utang dan masalah lainnya. Sebagai penutup, berita ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan reformasi di dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih proaktif untuk memastikan bahwa institusi publik tidak hanya bebas dari korupsi, tetapi juga dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi kepentingan masyarakat. Keseriusan dalam menghadapi masalah ini akan menentukan apakah kita bisa bergerak menuju sistem yang lebih adil dan transparan di masa depan.