Aktivitas pengamen online yang beraksi di trotoar muncul di beberapa titik di Kota Jogja. Satpol PP menegur pengamen online itu karena dinilai melanggar perda. Berita mengenai 'Pengamen Online di Jalan Mangkubumi Jogja Ditegur Satpol PP' menggambarkan fenomena menarik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, pengamen merupakan bagian penting dari budaya jalanan yang memberikan warna dan suasana pada tempat-tempat umum. Mereka tidak hanya sekadar mencari penghasilan, tetapi juga menawarkan hiburan bagi warga dan pengunjung. Namun, di sisi lain, keberadaan pengamen, terutama yang beroperasi secara daring, dapat memicu sejumlah isu, termasuk ketertiban umum dan kebijakan pemerintah tentang aktivitas di ruang publik. Ditegurnya pengamen online oleh Satpol PP menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap tata kelola ruang publik. Peneguran ini mungkin berangkat dari kekhawatiran tentang potensi kerumunan, ketidakamanan, dan pelanggaran kebijakan yang ada. Ditambah dengan situasi pandemi yang masih belum sepenuhnya reda, tindakan pencegahan untuk menjaga jarak dan ketertiban menjadi semakin relevan. Di sinilah tantangan muncul, yakni bagaimana menciptakan keseimbangan antara memberikan ruang bagi pengamen untuk berekspresi dan melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban lingkungan. Selain faktor ketertiban, berita ini juga mencerminkan pergeseran dalam cara orang berinteraksi dan menciptakan kesempatan di era digital. Dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan media sosial, aktivitas pengamen pun beradaptasi. Mereka mungkin menggunakan platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya mengganti cara tradisional berinteraksi dengan masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengatur dan mengakomodasi perubahan tersebut, mengingat regulasi yang ada mungkin belum mencakup fenomena baru ini. Keberadaan pengamen online juga menyentuh isu ekonomi. Dalam banyak kasus, pengamen adalah individu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Peneguran yang dilakukan oleh Satpol PP mungkin berdampak pada penghasilan mereka, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pengamen. Misalnya, pemerintah bisa melakukan dialog atau memberi izin khusus untuk pengamen agar mereka tetap bisa beroperasi secara legal dan teratur. Manchester di Inggris, contohnya, telah mengadopsi pendekatan yang lebih ramah terhadap pengamen, dengan menyediakan izin dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pendekatan seperti ini memungkinkan pengamen untuk berpartisipasi dalam aktivitas seni dan budaya secara lebih terstruktur tanpa mengorbankan ketertiban umum. Situasi di Jogja bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung, sejalan dengan nilai-nilai budaya kota yang artistik. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada dan mendiskusikan bersama para pengamen, masyarakat, dan pemerintah. Diskusi yang konstruktif dapat menghasilkan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Di era digital ini, fleksibilitas dan inovasi dalam kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk merespon dinamika sosial yang terus berubah. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini bukan hanya dapat memecahkan masalah yang ada, tetapi juga memberikan ruang bagi kebudayaan lokal untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.