Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih ibu kota Indonesia saat ini. Perpindahan ibu kota ke IKN menunggu keputusan presiden. Berita mengenai pernyataan Menteri Hukum bahwa Jakarta masih merupakan ibu kota negara dan bahwa perpindahannya ditentukan oleh Presiden mencerminkan tantangan dan ketidakpastian yang masih menyelimuti isu pemindahan ibu kota Indonesia. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan kultur, telah mengalami berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan penurunan tanah. Meskipun sudah ada rencana untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pernyataan ini menunjukkan bahwa realisasi perpindahan tersebut belum sepenuhnya pasti. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari pemindahan ibu kota. Jakarta sudah memiliki infrastruktur yang matang dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memindahkan fungsi-fungsi pemerintahan ke lokasi baru akan membutuhkan waktu, sumber daya, dan perencanaan yang matang. Banyak masyarakat dan bisnis yang telah berinvestasi di Jakarta, sehingga ada kemungkinan bahwa pemindahan ini akan menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi mereka. Di sisi lain, fokus pada Jakarta sebagai ibu kota harusnya memicu diskusi yang lebih luas tentang bagaimana mengatasi berbagai masalah yang ada di kota tersebut. Alih-alih hanya bergantung pada perpindahan fisik, penting untuk merumuskan strategi yang dapat membuat Jakarta lebih berkelanjutan. Ini mencakup perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan transportasi umum yang efisien. Jika tidak, bahkan jika ibu kota dipindahkan, tantangan yang sama mungkin akan muncul di lokasi baru. Pernyataan Menteri Hukum juga menunjukkan bahwa keputusan terkait perpindahan ibu kota sangat bergantung pada pemerintah pusat, dan ini bisa mempengaruhi stabilitas politik. Jika keputusan strategis akan diambil secara tergesa-gesa tanpa melalui proses konsultasi yang memadai, hal ini bisa memicu protes atau ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ini sangat penting. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota. Kalimantan, sebagai lokasi yang dipilih, memiliki ekosistem yang sangat kaya, dan pembangunan infrastruktur baru dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, pemindahan ibu kota tidak hanya soal geografis, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab lingkungan yang harus diambil oleh pemerintah. Secara keseluruhan, situasi ini merupakan momen yang memerlukan pemikiran dan perencanaan yang cermat. Keputusan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota atau melanjutkan rencana pemindahan ke Kalimantan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ini termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga input dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa depan.