Bawaslu tengah menelusuri video yang berisi dukungan camat, lurah, dan kepala desa di Tapsel terhadap Bobby Nasution. Berita mengenai video yang beredar yang diduga melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa (Kades) di Tapanuli Selatan (Tapsel) yang mendeklarasikan dukungan untuk Bobby Nasution, menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Dukungan dari pejabat publik terhadap seorang kandidat adalah hal yang sensitif, karena dapat mempengaruhi persepsi publik serta integritas dan netralitas birokrasi. Dalam konteks ini, beberapa isu penting perlu diperhatikan. Pertama, netralitas aparatur sipil negara (ASN) adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Ketika pejabat pemerintahan, seperti camat dan kepala desa, terlihat mendukung salah satu kandidat, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketidakberpihakan mereka dalam menjalankan tugas. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa ASN akan bertindak sesuai dengan kepentingan umum dan bukan berdasarkan afiliasi politik. Situasi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik ASN jika terbukti, yang dapat berdampak negatif bagi reputasi lembaga pemerintahan setempat. Kedua, dukungan politik yang dilakukan secara terbuka oleh pejabat publik dapat memengaruhi dinamika politik di daerah tersebut. Masyarakat cenderung menilai bahwa dukungan ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika melibatkan fasilitas atau sumber daya negara. Apalagi jika dukungan tersebut dilakukan secara resmi dan melibatkan instansi pemerintah, hal ini dapat menimbulkan spekulasi tentang potensi praktik politik uang atau bentuk lainnya dari intervensi yang merugikan proses demokrasi. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan kondisi politik yang dinamis di Indonesia, di mana pengaruh keluarga dan jaringan sosial dapat memainkan peran penting dalam pemilihan umum. Bobby Nasution, sebagai menantu Presiden Joko Widodo, tentu memiliki keuntungan dari segi akses dan dukungan politik. Namun, hal ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip good governance. Masyarakat juga perlu memiliki sikap kritis terhadap berita yang beredar. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memverifikasi informasi dan konteks di balik video tersebut. Ada kemungkinan bahwa pernyataan dukungan tersebut tidak mencerminkan posisi resmi dari seluruh jajaran pemerintahan di Tapsel, dan bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi keputusan individu-individu tersebut untuk tampil dalam video. Terakhir, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait politisasi ASN dan transparansi dalam proses pemilihan umum. Pihak berwenang perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan bahwa semua pihak beroperasi dalam kerangka yang adil. Pendidikan politik juga harus ditingkatkan di kalangan ASN dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi.