Eks Menkominfo Budi Arie enggan menanggapi penangkapan para pegawai Komdigi yang membekingi judi online. 'Saya fokus koperasi,' kata Ketua Projo itu. Berita mengenai belasan pegawai dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga terlibat dalam praktik judi online adalah sebuah isu yang sangat serius dan memprihatinkan. Dalam konteks ini, Budi Arie, yang merupakan pejabat terkait, mengungkapkan fokusnya dalam mengurus koperasi, yang mungkin menggambarkan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal yang lebih besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepemimpinan dan integritas institusi publik di tengah penyelenggaraan negara. Pertama, keterlibatan pegawai pemerintah dalam kegiatan ilegal seperti judi online menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengawasan dan akuntabilitas. Pegawai negeri seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, dan jika ada yang melanggar norma-norma hukum, ini tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada persepsi tentang integritas sektor publik secara keseluruhan. Kedua, tanggapan Budi Arie yang menekankan pada fokus urusan koperasi terlihat sebagai upaya untuk meredam kontroversi dan mengalihkan perhatian dari isu utama. Alih-alih memberikan respons yang lebih tegas terhadap masalah yang ada, pernyataannya mungkin tidak cukup untuk memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan tanggung jawab. Masyarakat berhak mendapat klarifikasi mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menangani kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya, dalam konteks sosial dan budaya, judi online bisa menjadi tambahan bagi masalah yang sudah ada, seperti ketidakstabilan ekonomi dan masalah kesehatan mental. Jika aparat pemerintah yang seharusnya mengatur dan mengawasi malah terlibat dalam praktik ilegal, ini akan memperburuk isu-isu tersebut dan merugikan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pemahaman tentang judi online yang kian berkembang di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, semakin memperparah situasi jika tidak ada tindakan pencegahan dan edukasi yang memadai. Diskusi tentang masalah ini juga harus melibatkan langkah-langkah preventif seperti edukasi publik mengenai risiko dan konsekuensi dari judi, termasuk bagaimana mengidentifikasi perilaku adiksi. Di samping itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal mereka, termasuk pelatihan bagi pegawai mengenai etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Akhirnya, krisis kepercayaan ini menuntut respon tidak hanya dari pihak kementerian terkait tetapi juga dari masyarakat luas untuk aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Masyarakat berhak untuk mengetahui tindakan apa yang diambil untuk menangani perkara ini agar tidak terulang di masa mendatang. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan media sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan bebas dari praktik ilegal.