Satpol PP Kota Jogja terus mengawasi aktivitas ngamen online yang sempat merebak di sekitar kawasan Titik Nol Kilometer Jogja. Berita mengenai pelaksanaan denda bagi pengamen online di Yogyakarta yang dapat mencapai Rp 50 juta menciptakan sejumlah diskusi yang berkaitan dengan ekosistem seni, kebebasan berekspresi, dan regulasi pemerintah. Meskipun niat pemerintah mungkin untuk menciptakan ketertiban dan mencegah pelanggaran, surat edaran tersebut menciptakan sejumlah pertanyaan mengenai keadilan dan keberlanjutan bagi para pengamen yang mengandalkan platform digital untuk mengekspresikan diri. Pengamen online merupakan bagian dari lanskap budaya yang semakin berkembang di era digital. Mereka memberikan warna dalam hiburan sehari-hari dan seringkali menjadi jembatan antara seni dan kehidupan. Namun, dalam konteks Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya, regulasi ini terlihat sebagai langkah yang membatasi ruang gerak para seniman. Mengingat situasi ekonomi yang sulit pasca-pandemi, banyak seniman yang beralih ke platform digital sebagai alternatif untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, sanksi yang tinggi ini bisa mematikan semangat kreatif dan menghentikan sumber pendapatan mereka. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pengamen yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau yang tidak mematuhi aturan bisa jadi perlu diberikan sanksi. Namun, pendekatan yang diambil bisa lebih berbasis pada pendidikan dan penyuluhan, bukan sekadar penerapan denda yang tinggi. Sanksi yang berat cenderung menambah kesulitan bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, dan bisa mendorong pengamen untuk mencari cara-cara yang lebih ekstrem untuk mendapatkan pendapatan. Kita juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan mental dari regulasi ini. Para pengamen adalah individu yang mungkin sudah mengalami kesulitan ekonomi dan stigma sosial. Menambahkan denda tinggi ke dalam situasi mereka dapat berpotensi memicu masalah-masalah kesehatan mental. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dari pemerintah, dalam hal percaturan antara penegakan hukum dan dukungan bagi seniman. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada pengamen. Menyediakan ruang untuk mereka berekspresi, baik secara langsung maupun online, dan mengakui kontribusi mereka terhadap kekayaan budaya kita adalah langkah yang penting. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai seni sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan ruang resmi bagi pengamen untuk performa dan mengembangkan karya mereka, serta memberikan pelatihan tentang penggunaan platform digital secara efektif. Ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara seniman dan pemerintah, di mana kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem seni yang sehat dan berkelanjutan. Akhirnya, penting untuk mengingat bahwa seni adalah cermin dari masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada seniman untuk berkembang, kita pada dasarnya memberikan suara kepada suara-suara yang sering kali terpinggirkan. Upaya untuk merumuskan regulasi seharusnya tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memfasilitasi proses kreativitas dan ekspresi seni yang beragam.