Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet petani hingga UMKM melalui PP nomor 47/2024. Prabowo berharap mereka bisa bekerja dengan semangat. Berita mengenai penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Prabowo Subianto merupakan langkah yang cukup signifikan, terlebih dalam konteks kondisi ekonomi yang sedang dihadapi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Penghapusan utang semacam ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah atau pihak terkait untuk memberikan bantuan langsung kepada sektor-sektor yang sering kali terjebak dalam lingkaran utang akibat berbagai faktor, termasuk bencana alam atau fluktuasi harga. Pentingnya mendukung sektor pertanian dan perikanan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sektor-sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan ketahanan pangan. Dengan adanya penghapusan utang, diharapkan petani dan nelayan dapat lebih fokus pada produksi dan peningkatan kualitas, tanpa terbebani oleh utang yang menggerogoti modal serta buah kerja keras mereka. Ini juga berpotensi meredakan ketegangan sosial yang sering muncul akibat masalah utang. Sementara itu, untuk UMKM, kebangkitan ekonomi pasca-pandemi sangat mengandalkan peran mereka. UMKM merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi lokal yang memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ketersediaan utang yang terhapus bisa menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM untuk berinovasi dan mengembangkan usaha tanpa terintimidasi oleh kewajiban membayar utang yang berat. Namun, di balik kebijakan ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, bagaimana mekanisme penghapusan utang ini dilaksanakan? Apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para penerima manfaat? Keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan atau ketidakadilan di lapangan. Kedua, penghapusan utang saja tidak menjamin keberlangsungan usaha tersebut. Penting ada pendampingan yang berkelanjutan agar penerima manfaat dapat memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal. Misalnya, pelatihan manajemen keuangan, akses terhadap pasar yang lebih luas, dan bantuan dalam hal peningkatan produktivitas. Akhirnya, kita harus melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penghapusan utang harus diiringi dengan inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat, agar tidak hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Ini adalah langkah penting menuju suatu masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.