Bawaslu Kota Yogyakarta juga turut melakukan pengawasan di dunia maya, tidak hanya terkait netralitas, tapi juga hoaks dan kampanye hitam. Berita mengenai dekatnya tiga pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Yogyakarta dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) memang menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks netralitas ASN yang merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keterlibatan ASN dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan memunculkan pertanyaan tentang fairness dalam proses demokrasi. Netralitas ASN sangat krusial untuk menjaga integritas pemilu. Jika ASN terlihat mendukung salah satu paslon, hal ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. ASN harus menjalankan tugasnya dengan adil, tanpa memihak calon mana pun, agar semua calon dapat bersaing dalam kondisi yang setara. Dalam berita ini, fokus Bawaslu untuk mengawasi netralitas ASN adalah langkah yang tepat dan diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan adil. Menyikapi ketiga paslon yang diketahui dekat dengan ASN, penting untuk menelusuri sejauh mana kedekatan ini mempengaruhi operasional dan proses pemilihan. Apakah kedekatan ini hanya bersifat sosial atau apakah ada bentuk intervensi yang dapat merugikan calon lain? Transaparansi informasi mengenai hubungan ini harus dijaga agar publik dapat mengevaluasi keterbukaan dan keadilan dari setiap calon yang bersaing. Pentingnya pengawasan dari Bawaslu juga ditekankan dalam situasi ini. Menyusun mekanisme pengawasan yang efektif akan membantu menjaga agar ASN tidak terjebak dalam praktik politik praktis yang dapat merugikan integritas pemilu. Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya menjelang hari pemilihan, tetapi juga selama masa kampanye, agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Akhirnya, isu ini memperlihatkan pentingnya pendidikan pemilih dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konteks pemilu. Masyarakat perlu lebih kritis dan peka terhadap potensi kecurangan atau pelanggaran yang melibatkan ASN. Membangun kesadaran ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta pemilihan yang lebih demokratis dan transparan.