Gestur dan busana di Maskot Pilkada Kota Jogja dinilai bias gender karena terlalu maskulin. Berita mengenai protes terhadap KPU Jogja terkait maskot Pilkada yang dianggap maskulin adalah contoh menarik dari dinamika sosial dan budaya dalam konteks pemilihan umum. Penggunaan maskot dalam kampanye pemilihan umum memang dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian publik, tetapi pilihan desain dan konsep yang digunakan juga harus mempertimbangkan keberagaman dan inklusivitas. Protes yang muncul menandakan bahwa masyarakat semakin sadar akan peran representasi gender dalam media dan komunikasi publik. Protes ini mencerminkan sebuah kritik terhadap penggambaran yang sempit mengenai maskulinitas dan femininity. Dalam banyak kultur, maskot yang dianggap 'maskulin' sering kali terasosiasi dengan kekuatan, ketegasan, dan kepemimpinan, sementara karakter yang dipandang 'feminin' bisa terkesan lebih lembut dan tidak berdaya. Tanggapan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak ingin terjebak dalam stereotip gender yang ketinggalan zaman. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan, KPU juga perlu menyadari pentingnya representasi yang seimbang dan adil. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak dari simbol dan ikon yang digunakan dalam proses demokrasi. Maskot yang terlalu kaku dalam representasi gender dapat menciptakan persepsi yang tidak sehat dan merugikan. Dalam konteks pilkada, di mana partisipasi dari semua lapisan masyarakat sangat penting, penggunaan simbol yang inklusif bisa menjadi langkah maju dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan perempuan dan kelompok marginal. Protes ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani mengungkapkan pendapat dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan publik. Era keterbukaan informasi dan partisipasi digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara melalui media sosial dan platform online lainnya. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kemajuan dalam demokrasi, di sisi lain, organisasi dan lembaga harus lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ke depannya, KPU harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil dan aktivis gender, dalam merancang kampanye dan promosi Pilkada. Ini adalah kesempatan untuk mendorong dialog yang lebih luas mengenai isu-isu gender dan representasi di ruang publik. Dengan demikian, pilihan desain untuk maskot atau simbol lainnya bisa lebih mencerminkan keberagaman dan inklusivitas yang seharusnya ada dalam proses demokrasi. Menghadapi perubahan zaman yang semakin mengedepankan kesetaraan, kegagalan untuk menanggapi kritik seperti ini bisa berdampak negatif pada kredibilitas lembaga. Sebagai lembaga yang diharapkan mewakili suara rakyat, KPU perlu menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Hal ini bukan hanya tentang menerima kritik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk terus mendorong diskusi yang lebih luas mengenai representasi gender dalam desain dan komunikasi publik. Setiap elemen yang ditampilkan dalam kampanye pemilihan umum harus mencerminkan nilai-nilai yang inklusif dan progresif, serta mendukung upaya untuk membangun masyarakat yang lebih setara. Dengan cara ini, kita dapat berharap bahwa proses demokrasi tidak hanya lebih adil, tetapi juga lebih mencerminkan keanekaragaman yang ada dalam masyarakat.