15 orang, termasuk 11 pegawai Komdigi, ditangkap dalam kasus judi online. Kasus ini sudah tercium sejak era Menteri Budi Arie. Berita mengenai adanya dugaan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam aktivitas yang mendukung situs judi online sangat menarik perhatian. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan isu hukum dan etika, tetapi juga mencoreng citra lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi penegak aturan. Ketika seorang pegawai publik terlibat dalam kegiatan ilegal, dikhawatirkan hal ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Pertama, penting untuk menyoroti bahwa perjudian online di Indonesia adalah aktivitas ilegal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, keterlibatan pegawai pemerintah dalam mendukung berdirinya platform perjudian online sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat menunjukkan adanya sistem korupsi atau kolusi yang lebih dalam yang perlu diselidiki secara menyeluruh. Kita perlu meyakini bahwa individu yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari praktik ilegal harus diusut dan diberi sanksi yang tegas. Kedua, situasi ini mengisyaratkan perlunya reformasi dalam pengawasan dan akuntabilitas internal di Kementerian Kominfo dan lembaga pemerintahan lainnya. Penegakan hukum yang tegas bukan hanya harus disikapi pada individu yang bertanggung jawab, tetapi juga pada struktur yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut. Jika sistem pengawasan yang ada tidak efektif, maka upaya pemberantasan judi online akan sia-sia. Ketiga, publik perlu mengetahui langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Rencana rehabilitas dan pencegahan harus jelas dan dapat diukur, agar masyarakat tidak hanya mendengar pernyataan-pernyataan kosong tanpa tindakan nyata. Dalam hal ini, transparansi dari pemerintah mengenai progres penanganan kasus dan pembenahan internal sangatlah penting. Terakhir, di era digital saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga integritas lembaga dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, kita juga bisa membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup untuk lebih kritis dalam menghadapi informasi dan platform online yang berpotensi merugikan. Keberadaan situs judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang harus ditanggapi secara serius oleh semua pihak.