Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumut, mengkritik Bobby Nasution karena tidak menjawab soal Blok Medan secara tegas. Berita mengenai Edy Rahmayadi yang menyatakan "Saya Bukan yang Dirugikan" terkait tantangan untuk melaporkan soal Blok Medan menarik untuk dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama, pernyataan tersebut mencerminkan sikap defensif dan mengisyaratkan adanya perpecahan dalam pemahaman mengenai keuntungan dan kerugian dalam konteks kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Edy Rahmayadi, yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, sebagai seorang publik figur seharusnya memperlihatkan sikap transparan dan akuntabel terhadap isu yang menyangkut publik. Kedua, mendengarkan klaim bahwa dirinya bukan yang dirugikan dapat menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Seharusnya, seorang Gubernur bertanggung jawab tidak hanya atas diri sendiri, namun juga atas masyarakat yang dipimpinnya. Apabila ada kemungkinan kerugian yang dialami oleh masyarakat atau pihak lain terkait Blok Medan, adalah menjadi kewajiban publik untuk menuntut penjelasan dan solusi dari pemimpin. Ini membawa kita pada pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka dari pemerintah untuk mencegah kebingungan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, pernyataan ini juga dapat mencerminkan budaya politik yang lebih besar di Indonesia, di mana sering kali individu-individu yang berada di posisi kekuasaan cenderung menyimpang dari masalah yang dihadapi masyarakat. Alih-alih menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapi, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau bahkan melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik di kalangan pemimpin agar mereka bisa lebih responsif terhadap isu-isu yang relevan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Adalah penting bagi masyarakat dan media untuk terus memantau dan menanggapi pernyataan seperti ini. Ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga tentang visi yang lebih luas mengenai kepemimpinan dan mempertanyakan bagaimana seharusnya pemimpin berinteraksi dengan isu-isu yang mempengaruhi publik. Kontrol sosial dan cek kehadiran opini publik sangat penting untuk memastikan bahwa para pemimpin tetap fokus pada tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Akhirnya, pernyataan ini seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak. Bagaimana setiap individu dalam posisi kekuasaan dapat lebih terbuka dalam menjelaskan situasi yang ada dan bagaimana mereka dapat memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Sudah saatnya agar kepemimpinan di Indonesia tidak hanya berdiri pada kekuasaan, tetapi juga pada pengabdian dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.