Bareskrim Polri membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun untuk menetapkan eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka korupsi Berita mengenai eks Dirut Pertamina yang menjadi tersangka korupsi tentu menciptakan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kasus ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi dalam BUMN seperti Pertamina masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik tersebut. Proses penyelidikan yang berlangsung sejak 2017 juga mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi memang memerlukan waktu dan kesabaran, namun juga bisa menunjukkan adanya kendala dalam proses tersebut. Korupsi di sektor energi, khususnya di perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, memiliki dampak yang sangat luas. Pertamina sebagai BUMN yang berperan vital dalam penyediaan sumber energi bagi negara tentunya menjadi sorotan untuk memastikan bahwa operasional dan pengelolaannya berjalan transparan dan akuntabel. Ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan perusahaan bisa berujung pada kerugian negara, dampak negatif bagi karyawan, hingga harga energi yang berfluktuasi yang bisa mempengaruhi masyarakat luas. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan internal di BUMN. Mengapa kasus ini baru terungkap dan ditindaklanjuti setelah beberapa tahun? Ini menjadi refleksi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk lebih meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, penting bagi perusahaan-perusahaan BUMN untuk menerapkan sistem transparansi yang lebih baik agar praktik korupsi dapat diminimalisir. Lebih jauh, kasus ini bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi di sektor BUMN. Dengan adanya keinginan untuk membersihkan citra BUMN dari korupsi, diharapkan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih ketat dalam hal rekrutmen, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Masyarakat juga perlu berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN agar korupsi dapat diberantas secara menyeluruh. Dalam konteks hukum, setiap tersangka memiliki hak untuk dibela dan proses hukum harus berjalan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Namun, kasus ini juga menjadi sinyal bagi para pejabat lain di sektor publik untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam menjalankan tugas mereka. Penegakan hukum yang tegas diharapkan bisa memberikan efek jera bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Secara keseluruhan, berita ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus digalakkan, terutama di institusi strategis seperti BUMN. Para pemangku kebijakan perlu memperkuat kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.