Dua paslon gubernur Sumut, Bobby-Surya dan Edy-Hasan, tawarkan solusi konkret untuk konflik agraria dalam debat Pilkada. Berita mengenai solusi konflik agraria di Sumatera Utara yang disampaikan oleh pasangan calon (Paslon) Bobby-Surya dan Edy-Hasan mencerminkan perhatian penting terkait isu agraria yang seringkali menjadi sumber ketegangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Mengingat bahwa konflik agraria di Indonesia sering kali melibatkan hak ulayat masyarakat, kepemilikan lahan, serta investasi, langkah-langkah solusi yang ditawarkan oleh kedua paslon sangatlah krusial untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Pada umumnya, konflik agraria muncul akibat tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan besar, ataupun antara warga dengan pemerintah. Para paslon perlu memiliki pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya, pendekatan yang berbasis pada dialog dan musyawarah dengan semua pihak terkait—termasuk masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya—dapat membantu meredakan ketegangan yang ada. Paslon Bobby-Surya dan Edy-Hasan, dengan pencapaian dan pengalaman masing-masing, seharusnya mampu memberikan solusi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk penguatan posisi masyarakat dalam penguasaan lahan dan akses terhadap sumber daya, serta penghormatan terhadap hak-hak adat yang mungkin dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan berbasis hak ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai korban konflik, tetapi juga sebagai aktor dalam proses penyelesaian. Selain itu, transparansi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan juga merupakan elemen kunci dalam penyelesaian konflik agraria. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka merasa terlibat dan diikutsertakan dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini akan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat diperlukan untuk stabilitas jangka panjang. Kedua paslon juga perlu memikirkan tentang mitigasi risiko konflik di masa mendatang. Setelah konflik berhasil diselesaikan, penting untuk tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem yang dapat mencegah terjadinya konflik serupa di kemudian hari. Pendidikan tentang hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, serta pentingnya keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian dari program mereka. Sebagai kesimpulan, tanggapan terhadap berita ini menyoroti betapa pentingnya komitmen dari kedua paslon untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Solusi yang holistik dan inklusif adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara.