Bareskrim Polri membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun untuk menetapkan eks Dirum Pertamina Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka korupsi Berita mengenai eks Direktur Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan telah diusut sejak 2017 merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam sektor BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kasus-kasus korupsi di perusahaan-perusahaan negara sering kali menjadi sorotan publik karena melibatkan uang negara dan berdampak pada kestabilan ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa pihak berwenang tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi, meskipun proses penyelidikan dan penuntutan dapat memakan waktu yang cukup lama. Adanya pengusutan kasus ini sejak 2017 juga memberikan gambaran bahwa korupsi dalam skala besar tidak bisa dibiarkan, meskipun proses penegakan hukum sering kali lambat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin kritis terhadap tindakan korupsi yang merugikan negara, dan berita semacam ini dapat menjadi sinyal positif bahwa hukum tidak tebang pilih. Namun, ada tantangan besar agar proses hukum bisa berjalan transparan dan adil, sehingga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga. Kasus ini juga membangkitkan kembali diskusi tentang sistem pengawasan dan akuntabilitas di BUMN. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap level manajemen perusahaan milik negara. Pendidikan dan etika kerja yang tinggi juga harus ditanamkan di dalam kultur perusahaan agar potensi korupsi bisa diminimalisir. Dalam konteks ini, kasus eks Direktur Pertamina ini harus dijadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki dan menguatkan sistem yang ada. Selanjutnya, masyarakat berharap bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka. Proses peradilan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar semua pihak yang terlibat benar-benar mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Ketidakpuasan terhadap proses hukum yang lambat dan tidak transparan dapat memicu kekecewaan di kalangan publik, yang akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa pengusutan kasus ini bukan hanya tentang menghukum individu yang terlibat, tetapi juga tentang mendorong reformasi sistemik yang lebih luas. Dengan memperbaiki struktur dan proses yang ada di BUMN, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang di masa depan. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menangkap momen ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan demi kepentingan publik secara keseluruhan.