Bareskrim Polri membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun untuk menetapkan eks Dirum Pertamina Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka korupsi Berita mengenai penetapan eks Direktur Umum Pertamina sebagai tersangka korupsi tentunya menggugah perhatian masyarakat, mengingat Pertamina adalah salah satu BUMN terbesar dan vital di Indonesia. Korupsi di institusi seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga bisa berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus yang diusut sejak 2017 menunjukkan bahwa pembersihan terhadap praktik korupsi di sektor publik memerlukan waktu dan kesungguhan. Panjang dan rumitnya proses penyidikan yang berlangsung selama bertahun-tahun mencerminkan betapa kompleksnya jaringan korupsi yang mungkin ada. Hal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta di balik dugaan korupsi. Bahkan, dalam kasus ini, bisa jadi terdapat banyak pihak yang terlibat atau ada kepentingan yang saling berhadapan. Sangat penting bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas agar keadilan dapat ditegakkan. Penetapan tersangka juga memberikan sinyal positif bahwa pemerintah berkomitmen untuk serius dalam memberantas korupsi, meskipun akan ada kritik dan tantangan dalam pelaksanaannya. Langkah ini dapat memicu efek jera bagi pegawai negeri, terutama di perusahaan-perusahaan milik negara. Jika masyarakat melihat bahwa ada tindakan nyata terhadap pelanggaran hukum, ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Namun, di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa masalah korupsi bukanlah sekadar tindakan individu, tetapi lebih merupakan persoalan sistemik. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem manajemen dan pengawasan di BUMN, agar praktik korupsi dapat diminimalisir. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan lembaga pengawas menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya negara. Partisipasi publik dalam proses pengawasan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan terbuka. Melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat mengenai isu-isu korupsi, diharapkan kesadaran kolektif untuk melawan dan melaporkan tindak korupsi semakin meningkat. Di penghujungnya, kasus ini memang menjadi sebuah pengingat bahwa setiap individu, terutama yang berada dalam posisi strategis, memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan integritas. Masyarakat berharap kasus ini bisa diusut secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan BUMN, seperti Pertamina, dapat dipulihkan dan diperkuat ke depannya. Dengan demikian, bukan hanya korupsi yang diberantas, tetapi juga fondasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyat semakin kokoh.