Rofika, salah satu korban penyerangan menceritakan ketakutannya saat puluhan prajurit TNI menyerbu kampungnya di Sibiru-biru, Deli Serdang. Berita mengenai Rofika yang diseret dan dipukuli oleh puluhan prajurit TNI di Deli Serdang adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan dan mengejutkan. Kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, seperti TNI, seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Kejadian semacam ini mencerminkan masalah yang lebih dalam mengenai disiplin, etika, dan hubungan antara militer dengan masyarakat sipil. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa institusi militer memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI tidak bisa dibenarkan, apalagi jika terlihat terjadi dalam jumlah yang banyak. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pelatihan, pengawasan, dan akuntabilitas dalam organisasi militer. Persoalan ini juga bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Kedua, kekerasan terhadap warga sipil, apapun latar belakangnya, menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus diperhatikan. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan, terlepas dari keadaan yang terjadi. Situasi ini idealnya harus ditangani secara transparan dan adil. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pihak yang terlibat akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya, penting untuk mendiskusikan bagaimana kejadian ini bisa memengaruhi hubungan sipil militer di Indonesia. Hubungan yang sehat antara militer dan masyarakat sipil adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial dan politik. Insiden kekerasan semacam ini dapat merusak kepercayaan dan menciptakan ketegangan. Oleh karena itu, sangat esensial untuk segera mengadakan dialog terbuka antara komunitas, pemerintah, dan pihak TNI untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Selain itu, otoritas yang berwenang perlu melakukan evaluasi dan reformasi di dalam tubuh TNI. Pelatihan yang menekankan pada pengawasan hak asasi manusia serta pengembangan karakter harus diperkuat. Hal ini penting agar prajurit TNI menyadari pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan mereka. Secara keseluruhan, insiden ini menjadi pengingat akan perlunya penguatan sistem penegakan hukum dan akuntabilitas. Upaya untuk menindaklanjuti kasus ini harus dilakukan dengan segera agar memberikan pesan bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya militer, dapat terjaga dan diperbaiki. Dengan harapan, kejadian seperti ini tidak akan terulang, dan kita semua bisa hidup dalam masyarakat yang lebih aman, damai, dan sejahtera.