Menyelesaikan problematika BBM di Kalimantan Timur kiranya jauh lebih murah dibanding kebijakan BBM satu harga di Indonesia Timur pada 2017 lalu. Tanggapan terhadap berita yang berjudul "Polisi Mestinya Sensitif di Kasus BBM Oplosan" menyoroti pentingnya peran kepolisian dalam menangani masalah yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) oplosan. Kasus BBM oplosan bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketidakpekaan polisi dalam menangani kasus ini dapat menyebabkan dampak yang lebih luas dan merugikan masyarakat. Pertama-tama, BBM oplosan sering kali dijual dengan harga lebih murah, yang menarik bagi konsumen, terutama di daerah-daerah tertentu. Namun, penggunaan BBM oplosan dapat menyebabkan kerugian jangka panjang, baik bagi kendaraan maupun bagi lingkungan. Oleh karena itu, polisi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko ini dan bertindak tegas terhadap praktik ilegal tersebut. Penegakan hukum yang lemah dapat menciptakan persepsi bahwa tindakan ilegal semacam ini dapat dibiarkan, padahal ini menyangkut keselamatan publik. Kedua, dalam melakukan penertiban, polisi seharusnya tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pendekatan humanis. Edukasi masyarakat harus menjadi bagian dari strategi penanganan, di mana petugas kepolisian bekerja sama dengan instansi lain untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya BBM oplosan. Masyarakat perlu diberi informasi yang jelas mengenai risiko-risiko yang ditimbulkan serta bagaimana cara melaporkan praktik-praktik ilegal tersebut. Selain itu, perkara BBM oplosan sering kali terkait dengan ranah ekonomi. Praktik ini bisa tumbuh subur di area dengan tingkat perekonomian rendah, di mana masyarakat terpaksa mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Oleh karena itu, penanganan yang sensitif dari pihak kepolisian juga harus mencakup pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang bersifat represif justru memperburuk situasi, dan dapat membuat masyarakat merasa teralienasi. Selanjutnya, perlu ada kolaborasi antara polisi dan lembaga lainnya, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sinergi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang menyeluruh dan efektif dalam menangani masalah BBM oplosan. Penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi, pengawasan, dan edukasi. Dalam konteks ini, polisi harus memainkan perannya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan. Melalui tindakan yang sensitif, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Tindakan tegas namun manusiawi akan memberikan efek jera bagi pelaku atau pengusaha nakal, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang patuh hukum. Akhirnya, keberhasilan penanganan kasus BBM oplosan akan bergantung pada sejauh mana polisi bisa menunjukkan kepedulian terhadap masalah ini. Masyarakat tentu akan menilai kinerja kepolisian berdasarkan tindakan mereka. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat akan sangat penting dalam membangun kepercayaan. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya penegakan hukum akan sia-sia. Secara keseluruhan, kasus BBM oplosan adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan proaktif dan sensitif dari pihak kepolisian. Kehadiran polisi sebagai penegak hukum yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat akan menciptakan efek positif dalam penanganan kasus ini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.