Terkait video dukungan Prabowo untuk Luthfi-Yasin, KPU Jateng meminta Bawaslu yang berkomentar. Berita mengenai larangan presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilkada 2024 yang disampaikan oleh Ketua KPU Jateng merupakan langkah yang penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif. Larangan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan pejabat tinggi, seperti presiden, dalam kampanye pilkada dapat menimbulkan ketidakadilan, karena posisi mereka yang lebih strategis dan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan media. Larangan ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih setara bagi kandidat lainnya, khususnya calon yang tidak memiliki dukungan dari pemerintahan pusat. Ketidakberpihakan pemerintah dalam pemilihan umum adalah salah satu aspek yang fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Namun, perlu diingat bahwa meskipun presiden dilarang untuk kampanye, dukungan politik yang diberikan kepada partai atau kandidat tertentu tetap dapat dilakukan secara tidak langsung. Oleh karena itu, penting bagi KPU dan lembaga pengawas pemilu untuk terus memantau dan mengawasi agar tidak terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan keadilan pemilu. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap bentuk intervensi politik tetap dihindari. Selain itu, publik juga perlu memiliki kesadaran untuk menyikapi hal ini dengan bijak. Masyarakat harus kritis dalam menerima informasi dan narasi yang dilontarkan baik oleh politikus maupun media. Mengedukasi pemilih tentang pentingnya suara mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Ini akan membantu menciptakan pemilih yang cerdas dan mampu membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang valid. Secara keseluruhan, langkah KPU untuk melarang presiden berkampanye di Pilkada 2024 mencerminkan upaya untuk menjaga integritas demokrasi dan pemilihan yang bersih. Meskipun tantangan-tantangan masih akan muncul, semangat untuk menciptakan pemilihan yang lebih fair dan transparan patut diapresiasi. Keterlibatan berbagai pihak, dari pemerintah, KPU, hingga masyarakat, berperan penting dalam menjamin keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia.