Sebanyak 14 warga Sukabumi meninggal saat bekerja di luar negeri, sebagian besar di Saudi Arabia. Penyebabnya beragam, termasuk kecelakaan dan penyakit. Berita yang berjudul 'Januari-November 2024, 14 Nyawa PMI Sukabumi Melayang di Negeri Orang' mencerminkan sebuah realitas yang sangat mengkhawatirkan terkait nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Angka yang tertera dalam judul tersebut adalah representasi dari kerentanan yang dihadapi oleh para pekerja migran, khususnya dari wilayah Sukabumi, di mana mereka pergi mencari nafkah untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di tanah air. Namun, hilangnya nyawa dalam proses tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang sistem perlindungan yang ada untuk mereka. Sebelumnya, penting untuk memahami bahwa PMI sering kali berangkat dengan harapan maupun impian untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, realitas sering kali membawa mereka pada kondisi yang sangat berbeda. Kasus kematian PMI bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari eksploitasi di tempat kerja, masalah kesehatan yang tidak tertangani, hingga kondisi sosial dan budaya yang dapat memicu kekerasan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi pekerja migran, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara baik di dalam maupun luar negeri. Kematian 14 PMI dalam periode tersebut bisa jadi bukan hanya angka statistik, tetapi representasi dari banyak cerita sedih di baliknya. Setiap nyawa yang hilang membawa dampak yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan sumber nafkah dan dukungan emosional dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun kembali ke tanah air. Dari perspektif kebijakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengiriman dan perlindungan PMI. Pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan harus diprioritaskan untuk memberikan wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko. Selain itu, kerja sama dengan negara tujuan juga sangat penting agar ada regulasi yang jelas terkait hak-hak pekerja. Ini termasuk layanan kesehatan, keselamatan kerja, dan bantuan hukum jika terjadi pelanggaran. Akhirnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyuarakan isu perlindungan PMI. Kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan tantangan yang dihadapi PMI dapat membantu mengurangi stigma serta mendorong solidaritas. Komunitas lokal juga bisa berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada PMI dan keluarga mereka, baik secara moral maupun materiil, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling mendukung. Tanggapan terhadap berita semacam ini harus mendalam dan tidak hanya berhenti pada rasa prihatin, tetapi juga diikuti dengan aksi nyata. Perlindungan bagi PMI harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan nasional, dan suara mereka harus didengarkan. Hanya dengan cara demikian, kita dapat memastikan bahwa tidak ada lagi nyawa yang hilang dalam pencarian mereka untuk kehidupan yang lebih baik.