Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, muncul pimpin apel di tengah dugaan suap yang menjeratnya. Pukat UGM menyoroti keserius KPK menanganinya. Berita tentang tersangka suap yang diidentifikasi sebagai "Paman Birin" yang tetap memimpin apel merupakan refleksi serius dari tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks kerja lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melawan korupsi, seharusnya dapat menjelaskan secara transparan mengapa individu yang menghadapi tuduhan serius masih bisa mempertahankan posisinya di dalam institusi publik. Tanggapan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang menyatakan bahwa KPK tidak serius dalam menangani kasus-kasus seperti ini sangat relevan dan penting untuk diperhatikan. Anggapan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai efektivitas KPK dalam menegakkan hukum. Ketika seorang yang menjadi tersangka dapat melanjutkan tugas publiknya tanpa ada tindakan yang berarti, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum. Masyarakat mungkin akan meragukan komitmen dan kapasitas KPK untuk benar-benar memberantas korupsi di tanah air. Selain itu, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi diri dari KPK dan lembaga terkait lainnya dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan tindakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif dan edukatif. KPK seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi serta pentingnya kejujuran dalam lingkungan pemerintahan. Di sisi lain, ketidakberdayaan KPK dalam menindaklanjuti kasus yang melibatkan pejabat publik juga menyoroti perlunya dukungan politis dan struktural dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Jika institusi penegak hukum seperti KPK dihadapkan pada tekanan politik atau kurangnya dukungan dari segmen-segmen tertentu dalam pemerintahan, maka usaha untuk memberantas korupsi akan terus terhambat. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, untuk menciptakan iklim yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini dapat memicu dialog dan perdebatan mengenai reformasi institusi hukum dan penguatan lembaga antikorupsi di Indonesia. Ini adalah momen penting bagi masyarakat untuk mengenali dan bersuara mengenai harapan dan tuntutan mereka terkait akuntabilitas dan transparansi dalam urusan publik. Diskusi yang lebih terbuka tentang perlunya perubahan dan penyempurnaan dalam sistem hukum dapat membawa kita pada langkah maju dalam memerangi korupsi. Sebagai penutup, berita ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas yang memerlukan kerjasama dari semua pihak. KPK, sebagai garda terdepan, harus menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menunjukkan tindakan yang tegas terhadap korupsi. Hanya dengan demikian, harapan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.