Puluhan aktivis PMII demo di Bawaslu Tasikmalaya, menuntut tindakan atas 13 dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu menyatakan laporan belum memenuhi syarat. Berita mengenai mahasiswa yang geruduk Bawaslu Tasikmalaya mencerminkan dinamika antara masyarakat sipil, dalam hal ini mahasiswa, dan institusi publik, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tindakan mahasiswa yang mendatangi Bawaslu menunjukkan bahwa mereka merasa ada ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga tersebut dalam menangani laporan-laporan yang mereka ajukan. Dalam konteks demokrasi, partisipasi aktif dari mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sangat penting. Mereka memegang peranan kunci dalam mengawasi jalannya proses pemilu demi memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Mahasiswa sering kali menjadi suara kritis dalam masyarakat. Ketika mereka merasa laporan-laporannya tidak direspons, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada krisis kepercayaan terhadap institusi pengawas tersebut. Situasi ini juga mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat. Jika ada kesenjangan informasi atau kurangnya respons terhadap pengaduan, maka masyarakat akan merasa diabaikan dan tidak didengar. Hal ini tidak hanya dapat menurunkan kepercayaan terhadap Bawaslu, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan pemilih. Gerakan mahasiswa ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam konteks pemilu yang semakin kompleks, publik berharap bahwa lembaga seperti Bawaslu bisa lebih proaktif dalam menangani dugaan pelanggaran. Jika tidak, maka wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh Bawaslu menjadi dipertanyakan. Ini adalah hal yang krusial mengingat bahwa pemilu yang bersih dan adil adalah pilar dari demokrasi yang sehat. Selain dari perspektif politik, tindakan mahasiswa ini bisa dilihat dari sudut pandang sosial. Gerakan mahasiswa sebagai bentuk protes di ruang publik menciptakan ruang dialog antara generasi muda dengan para petinggi lembaga. Hal ini memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya pasif menghadapi situasi, melainkan aktif memperjuangkan hak mereka atas proses demokrasi yang baik. Mereka memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari Bawaslu dan menuntut agar laporan-laporan mereka diperhatikan serius. Sebagai penutup, penting bagi Bawaslu untuk mendengar dan memahami aspirasi mahasiswa. Tindakan komunikasi yang baik adalah langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan publik. Keterbukaan dan kejelasan dalam menjawab laporan-laporan menjadi sangat penting agar masyarakat tetap percaya bahwa Bawaslu bekerja untuk kepentingan mereka. Hanya dengan cara itulah, institusi ini dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dan mendukung terciptanya proses politik yang lebih demokratis.