Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Peneliti Pukat UGM kritik keputusan hakim praperadilan itu. Berita mengenai kritik Pukat UGM terhadap putusan hakim yang membatalkan status tersangka Paman Birin (Gubernur Kalimantan Selatan) mencerminkan dinamika hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Pukat UGM, sebagai lembaga yang fokus pada kajian hukum dan advokasi, menunjukkan kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas para pemimpin publik. Putusan tersebut bisa jadi menciptakan preseden yang membingungkan terkait prinsip keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik. Salah satu poin kritis yang diangkat oleh Pukat UGM adalah potensi menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika seorang pejabat negara yang diduga terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum tidak diproses secara transparan, hal ini dapat memicu skeptisisme di kalangan masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, sementara para pejabat dapat dengan mudah menghindari konsekuensi atas tindakan mereka. Dari perspektif hukum, keputusan hakim harus didasarkan pada landasan yang kuat, baik dari segi fakta maupun prosedur hukum. Jika ada alasan kuat untuk mempertahankan status tersangka Paman Birin, maka kritik dari Pukat UGM tentu beralasan. Keputusan tersebut tidak hanya mencakup unsur hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika. Dalam konteks ini, penting bagi sistem peradilan untuk bertindak secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk pejabat publik. Berita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan. Pengawasan ini merupakan bagian integral dari demokrasi, di mana lembaga-lembaga independen seperti Pukat UGM berperan sebagai kontrol sosial. Mereka mampu memberikan suara bagi masyarakat dan memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan tidak berjalan tanpa evaluasi yang tajam dari berbagai pihak. Dalam hal ini, peran media juga sangat penting untuk membawakan informasi yang akurat dan mendidik publik tentang isu-isu hukum yang sedang berlangsung. Kemudian, dialog antara hukum, kebijakan, dan moralitas harus terus dipertahankan. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai etika di dalam pemerintahan. Penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Kritikan dari Pukat UGM bisa menjadi titik tolak untuk mendorong diskusi lebih dalam mengenai reformasi hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, kritik Pukat UGM terhadap putusan hakim ini tidak hanya sekadar komentar atas satu kasus, tetapi juga merupakan desakan untuk memperkuat integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat. Harapan ke depannya adalah agar keputusan-keputusan hukum tidak hanya ditentukan berdasarkan aspek formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan moral yang lebih luas, demi terciptanya keadilan yang lebih merata dan beradab.