Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Baito dicopot setelah dugaan pemerasan Rp 2 juta terhadap guru Supriyani. Proses sidang etik berlangsung di Polda Sultra. Berita mengenai dugaan pemerasan yang melibatkan seorang guru bernama Supriyani dan keterlibatan pihak kepolisian, khususnya Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito yang dicopot dari jabatannya, menciptakan sorotan yang tajam terhadap integritas lembaga penegak hukum. Kejadian ini menggambarkan bagaimana tindakan penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Penegak hukum seharusnya menjadi pihak yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Dugaan pemerasan ini juga menyoroti isu yang lebih luas mengenai perlakuan terhadap guru di Indonesia. Guru seharusnya dihormati dan diberdayakan, namun dalam beberapa kasus, mereka malah menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan bagi para pendidik, yang seharusnya fokus pada tugas mulia mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa. Peristiwa ini wajib menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan dukungan lebih kepada para guru dan memperbaiki sistem pengawasan internal di kepolisian. Keputusan untuk mencopot jabatan Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito menunjukkan bahwa tindakan tersebut cukup serius dan diambil untuk menjaga citra dan kredibilitas institusi kepolisian. Langkah ini juga menandakan bahwa ada komitmen untuk bertindak tegas terhadap anggota yang melanggar hukum, terlepas dari posisi mereka. Masyarakat harus diizinkan untuk merasa bahwa institusi penegak hukum bertindak adil dan tidak semena-mena. Ini juga menjadi panggilan untuk reformasi lebih lanjut dalam tubuh kepolisian agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Namun, masyarakat juga harus memahami bahwa penyelesaian atas masalah ini tidak hanya terbatas pada pemecatan atau pencopotan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Setiap dugaan pelanggaran harus diinvestigasi secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga keadilan bisa ditegakkan. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan memastikan bahwa mereka dapat berfungsi dengan baik sebagai pelindung masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini mengingatkan kita bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga pendidik lainnya sangat penting. Tindakan penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, tetapi justru harus memberikan rasa aman dan dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pendidik agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kesimpulannya, isu dugaan pemerasan yang melibatkan guru Supriyani dan oknum kepolisian ini harus ditangani dengan serius. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan perlindungan bagi para pendidik sekaligus menjaga integritas institusi penegak hukum. Keputusan untuk mencopot jabatan Kapolsek dan Kanit Reskrim adalah langkah awal, namun harus diikuti dengan proses yang lebih luas guna mencegah tindakan serupa dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.