Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengemukakan akan segera mengundang pengamat pendidikan dalam memulai kajian terkait pelaksanaan Ujian Nasional. Berita mengenai rencana Mendikdasmen untuk mengundang pakar pendidikan dalam rangka mengkaji Ujian Nasional (UN) merupakan langkah yang positif dan patut diapresiasi. Dalam perkembangan pendidikan yang dinamis, melibatkan pakar di bidangnya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dan efektif. Ujian Nasional selama ini telah menjadi topik kontroversial di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua. Dengan melibatkan ahli, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih matang dan bersinergi dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks mengapa UN perlu dikaji ulang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa UN dapat menimbulkan tekanan berlebihan kepada siswa dan sering kali tidak mencerminkan kemampuan belajar mereka secara menyeluruh. Dengan melibatkan pakar pendidikan, ada peluang untuk mengeksplorasi metode evaluasi yang lebih holistik dan inklusif, yang dapat mendukung perkembangan kognitif dan emosional siswa. Hal ini juga sejalan dengan konsep pendidikan abad 21 yang menekankan pada penguatan keterampilan abad 21, seperti kritis, kreatif, dan kolaboratif. Di sisi lain, mengundang pakar pendidikan juga membuka kesempatan untuk mendiskusikan alternatif lain untuk UN, seperti penilaian berbasis formatif yang lebih menekankan proses pembelajaran daripada hanya hasil akhir. Diskusi ini penting agar sistem evaluasi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada nilai, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Sebuah sistem evaluasi pendidikan yang ideal harus mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompetensi siswa. Namun, harus diingat bahwa perbaikan terhadap sistem UN tidak bisa dilakukan secara sepihak. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, sangat penting dalam proses ini. Oleh karena itu, selain melibatkan pakar, Mendikdasmen juga perlu membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait agar semua perspektif dapat dipertimbangkan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima oleh masyarakat luas. Akhirnya, langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan suara publik dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam dunia pendidikan. Inisiatif seperti ini perlu ditindaklanjuti dengan tindakan konkret, seperti penyusunan road map pendidikan yang jelas dan transparan. Jika dilakukan dengan serius, kajian ini bisa menjadi titik awal untuk reformasi pendidikan yang lebih mendalam dan berkelanjutan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan dengan langkah yang tepat, kita dapat menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.