Aksi pengusaha Ivan Sugianto asal Surabaya viral menyuruh siswa sujud dan mengonggong di hadapannya berbuntut panjang. Berita mengenai tindakan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya yang berfoto dengan Ivan Sugianto, seorang pengusaha yang dilaporkan memiliki perilaku arogan, tentunya memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Dari sudut pandang kepolisian, hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, termasuk pengusaha, memang sering kali menjadi hal yang sensitif. Dalam konteks ini, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai langkah yang dapat memperkuat citra kepolisian sebagai lembaga yang peduli terhadap partisipasi masyarakat. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah bagaimana foto tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Masyarakat seringkali menilai hubungan tersebut sebagai bentuk kedekatan atau bahkan keberpihakan aparat kepada individu tertentu, yang dalam hal ini adalah Ivan Sugianto. Jika individu tersebut sedang berada dalam sorotan publik karena kasus perilaku arogan, hal ini dapat memberikan kesan bahwa kepolisian melindungi pihak yang berkuasa, bukan justru menegakkan keadilan. Di sisi lain, penting untuk memahami konteks di balik foto tersebut. Apakah foto tersebut diambil dalam acara resmi, pertemuan yang tidak terkait dengan tugas kepolisian, ataukah ada tujuan lain? Jika hal ini merupakan bagian dari program sosialisasi atau kegiatan komunitas, maka hal ini perlu dikomunikasikan dengan jelas kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keterbukaan informasi kepada publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Wakasat Reskrim sendiri perlu memberikan penjelasan yang komprehensif tentang latar belakang foto tersebut. Penjelasan yang transparan dan jujur dapat mengurangi potensi polemik dan menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Selain itu, mengedepankan kode etik dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama dengan pihak-pihak yang sedang tersangkut kasus, juga wajib diutamakan. Akibat dari berita ini, ada juga kemungkinan efek jangka panjang terhadap bagaimana masyarakat memandang kepolisian. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa tergerus jika tidak ada langkah-langkah konkrit untuk menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak mempengaruhi integritas dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, institusi kepolisian harus proaktif dalam membangun narasi yang positif dan akuntabel. Kesimpulannya, peristiwa ini adalah pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya etika dalam berinteraksi sosial, termasuk interaksi antara pengusaha dengan aparat penegak hukum. Hal ini juga bisa menjadi momentum bagi kepolisian untuk lebih membuka diri terhadap kritik serta memberikan penjelasan yang layak agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini menegaskan bahwa keseimbangan antara tugas kepolisian dan hubungan dengan masyarakat merupakan hal yang krusial dalam menciptakan iklim hukum dan sosial yang sehat.