Meski angka kasus meningkat, Endang mengatakan, hingga saat ini tantangannya adalah baik korban maupun lingkungan masih belum berminat untuk melapor. Berita mengenai meningkatnya angka kasus perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan penting, terutama menjelang akhir tahun 2024. Dengan tercatatnya hampir 900-an kasus, situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperhatikan isu perlindungan perempuan dan anak di daerah tersebut. Angka ini mencerminkan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam upaya menegakkan hak-hak mereka dan mencegah berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya angka kasus tersebut adalah masih adanya stigma sosial dan budaya yang menghambat perempuan dan anak untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Di banyak daerah, terdapat ketakutan akan stigma masyarakat atau bahkan pembalasan dari pelaku kekerasan. Akibatnya, banyak kasus tidak terungkap dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan dukungan kepada korban agar berani bersuara. Selain itu, keberadaan layanan perlindungan dan rehabilitasi yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kasus. Masyarakat perlu mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan hukum, medis, dan psikologis. Pemerintah daerah, bersama dengan organisasi non-pemerintah, harus berkolaborasi untuk membangun sistem yang lebih responsif dan proaktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penting untuk menyoroti peran pendidikan dalam mengatasi masalah ini. Pendidikan yang baik dapat memberikan informasi dan kesadaran kepada anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka, serta cara-cara untuk melindungi diri dari kekerasan. Program pendidikan yang inklusif dan menangani isu gender harus ditingkatkan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di komunitas, agar pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Lebih jauh lagi, peran pemerintah dalam menangani masalah ini sangat krusial. Kebijakan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menangani pelaku kekerasan. Selain itu, program-program preventif yang melibatkan semua elemen masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Akhirnya, dibutuhkan kesadaran kolektif dari setiap individu untuk menciptakan perubahan yang positif. Setiap orang memiliki peran dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Melalui solidaritas dan tindakan bersama, kita dapat membantu mengurangi angka kasus kekerasan dan menciptakan NTT yang lebih aman dan sejahtera untuk semua. Angka 900-an kasus ini harus menjadi alarm bagi kita semua untuk bersama-sama berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.