Ketua Umum Gamapela Tonny Bakri mengatakan setelah melakukan pendalaman, pihaknya menemukan banyak kejanggalan dari perkara PT LEB ini. Berita mengenai DPRD Lampung yang didorong untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan korupsi dana Penanaman Modal (PM) PT LEB merupakan langkah yang signifikan dalam upaya penegakan hukum dan akuntabilitas di tingkat daerah. Korupsi adalah masalah serius yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, adanya inisiatif untuk membentuk Pansus menjadi penting dalam menggali fakta-fakta lebih jauh serta memastikan bahwa tindakan korupsi, jika benar-benar terjadi, dapat diusut secara tuntas. Pembentukan Pansus bisa dianggap sebagai respons positif dari DPRD untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan integritas dan transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif jika mereka dapat menangani isu ini secara profesional dan transparan. Masyarakat berhak tahu penggunaan dana publik dan memahami bagaimana keputusan-keputusan investasi dibuat, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan dana yang besar. Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PI PT LEB menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan mekanisme kontrol yang kuat dalam setiap proyek pembangunan. Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan melaporkan dugaan penyimpangan agar timbulnya efek jera bagi pelaku korupsi. Di sisi lain, pembentukan Pansus juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam politisasi isu ini. Terkadang, masalah korupsi bisa digunakan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan lawan. Oleh karena itu, para anggota DPRD harus mengedepankan kepentingan publik dan kebenaran, bukan kepentingan politik pribadi atau kelompok. Keberanian untuk mengungkap fakta-fakta dengan jujur akan memberikan dampak yang jauh lebih baik bagi masyarakat. Dalam prakteknya, Pansus diharapkan mampu melakukan investigasi menyeluruh, termasuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dan meminta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut. Seluruh temuan dan rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya disampaikan kepada publik agar prosesnya transparan. Jika ditemukan adanya penyimpangan, langkah-langkah hukum selanjutnya harus diambil baik terhadap individu maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, pembentukan Pansus oleh DPRD Lampung untuk menangani dugaan korupsi dana PI PT LEB merupakan langkah yang perlu disambut baik. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi reformasi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan yang bebas dari praktik korupsi, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui upaya yang serius dan konsisten dari semua pihak yang terlibat.