Lelang serentak berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal bea dan Cukai (DJBC) Jatim II, Jalan Raden Intan Malang, Kamis (14/11/2024) Berita mengenai lelang aset penunggak pajak di Jawa Timur yang mencapai nilai Rp 12,99 miliar mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menegakkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Tindakan ini bisa dilihat sebagai langkah positif dalam menanggulangi masalah penunggakan pajak yang sering kali menjadi beban bagi keuangan daerah. Dengan keberanian untuk melelang aset-aset tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Salah satu dampak positif dari lelang ini adalah meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan. Uang yang didapat dari lelang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, meskipun lelang aset penunggak pajak mungkin terlihat sebagai langkah represif, pada dasarnya itu adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada demi kebaikan bersama. Namun, lelang aset penunggak pajak juga mencerminkan tantangan yang lebih besar, terutama dalam hal kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Masyarakat perlu diajarkan bahwa pembayaran pajak bukanlah sebuah beban, melainkan kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, lelang ini juga membuka diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara fair dan transparan sehingga tidak ada kecurangan atau kolusi dalam pelaksanaannya. Masyarakat harus diberikan akses untuk memahami bagaimana hasil dari lelang tersebut akan digunakan, serta dampaknya bagi pembangunan daerah ke depannya. Di sisi lain, lelang aset penunggak pajak juga bisa menjadi sinyal bagi para pengusaha dan masyarakat yang memiliki kewajiban pajak untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan bisa memicu kesadaran untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kesimpulannya, lelang aset penunggak pajak di Jatim senilai Rp 12,99 miliar adalah langkah yang patut diapresiasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan meraih pendapatan daerah. Namun, perlu diimbangi dengan langkah-langkah edukatif yang mendalam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, serta menjamin transparansi dalam setiap proses yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat, diharapkan permasalahan penunggakan pajak dapat teratasi dengan baik, dan pembangunan daerah dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.