Sebanyak 33 calon legislatif (caleg) asal PKB yang tidak terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu menerima tali asih dari partainya. Berita mengenai 'Gagal Jadi Dewan, 33 Eks Caleg PKB Kabupaten Tegal Dikucuri Tali Asih, Rp 5.000 per Suara' menggambarkan situasi yang menarik dan kompleks dalam konteks politik lokal. Dalam dinamika pemilu, kegagalan untuk terpilih sebagai anggota dewan sering kali menyebabkan kekecewaan di kalangan calon legislatif. Namun, tindakan memberikan insentif atau tali asih kepada eks caleg yang tidak terpilih menunjukkan adanya praktik yang mungkin kurang etis dan bisa menimbulkan polemik di masyarakat. Pertama-tama, pemberian tali asih ini bisa dilihat sebagai bentuk penghargaan dari partai kepada eks caleg yang telah berusaha keras selama masa kampanye. Namun, jumlah yang diberikan, yakni Rp 5.000 per suara, dapat dianggap sebagai bentuk komersialisasi politik yang merendahkan integritas demokrasi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana partai politik bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan apakah mereka benar-benar menghargai kontribusi yang telah diberikan selama proses pemilu. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan pemilih dan masyarakat umum. Masyarakat mungkin akan melihat bahwa upaya untuk menjadi wakil rakyat tidak sepenuhnya didasarkan pada niat baik dan pelayanan publik, melainkan lebih kepada keuntungan pribadi dan materi. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap politik dan partai-partai politik, serta membuat mereka skeptis terhadap calon-calon legislatif di masa mendatang. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan bahwa di dalam dunia politik, sangat umum untuk memberikan penghargaan atau dukungan kepada para kader yang telah bekerja keras. Namun, penting untuk menjaga agar dukungan tersebut tidak menurunkan moralitas politik maupun kepercayaan publik. Tanggung jawab etis yang diemban oleh partai politik harus menjadi prioritas utama, terutama dalam konteks membangun demokrasi yang sehat dan transparan. Di tingkat yang lebih luas, peristiwa semacam ini juga menyoroti perlunya pendidikan politik yang lebih baik di masyarakat. Publik perlu lebih memahami proses politik, serta hak dan kewajiban para calon legislatif. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis dalam politik. Akhirnya, untuk mengatasi permasalahan serupa di masa depan, reformasi dalam sistem pemilihan dan pengelolaan partai politik sangat diperlukan. Transparansi dalam pembiayaan kampanye, serta akuntabilitas dari para anggota partai, harus menjadi bagian dari usaha untuk memperbaiki citra politik. Ini adalah tanggung jawab semua pihak, baik dari pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih baik.